Ekonomi dan Bisnis

Jokowi Minta Aturan Pekerja Asing Bisa Bahasa Indonesia Dihapus

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas tentang penataan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/3/2018). (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

Jurnalindonesia.co.id – Presiden Joko Widodo yang meminta agar syarat kemampuan berbahasa Indonesia bagi pekerja asing dihapus.

Permintaan ini bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

“Ya benar. Memang disampaikan secara spesifik oleh presiden untuk membatalkan persyaratan berbahasa Indonesia untuk pekerja asing di Indonesia. Ini dilakukan supaya investasi bisa mengalir lancar,” kata Seskab Pramono Anung kepada wartawan, Jumat (21/8/2015).

Presiden berharap agar semua regulasi yang menjadi hambatan terkait urusan investasi direvisi. Termasuk peraturan di tingkat pusat dan tingkat daerah.

“Presiden sudah minta Menaker untuk mengubahnya. Tidak ada tenggat waktu, hanya disebutkan sesegera mungkin karena presiden ingin menggenjot investasi. Saat ini pemerintah akan lakukan deregulasi besar-besaran. Peraturan apa aja yang akan diubah, sedang dikaji di kementerian,” jelasnya.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. (Foto: JawaPos.com)

Adapun aturan terkait kemampuang bahasa Indonesia bagi pekerja asing tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Permenakertrans 12/2013. Setiap tenaga kerja asing (TKA), wajib memiliki hal-hal sebagai berikut:

a. memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;

b. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun;

c. bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia pendamping; dan

d. dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Terkait penyederhanaan aturan untuk bagi tenaga kerja asing di Indonesia, Presiden Jokowi sudah berulang kali menyampaikan hal tersebut.

Salah satunya dalam rapat terbatas mengenai peningkatan investasi dan ekspor di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

“Kami menyadari banyak keluhan berkaitan dengan izin tenaga kerja asing yang sekarang masih berbelit-belit. Dan Presiden sudah instruksikan ke seluruh kementerian terkait,” kata Seskab Pramono Anung dalam jumpa pers usai rapat terbatas, sebagaimana dilaporkan Kompas.com, Rabu 31 Januari 2018.

Instruksi itu, kata Pramono, diberikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Tenaga Kerja. Selain itu, instruksi itu juga berlaku bagi kementerian teknis, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan lainnya.

“Diberikan waktu dua minggu. Kalau tidak diselesaikan,¬†akan dibuatkan peraturan presiden untuk mengatur itu,” kata Pramono.

Namun, Pramono memastikan, tenaga kerja asing yang diberikan kesempatan untuk masuk dan bekerja di Indonesia adalah yang memiliki kapasitas, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan, bukan tenaga kerja di lapangan.

“Sebab, memang sudah tidak zamannya lagi pemerintah mempersulit investasi, sudah tidak zamannya lagi mempersulit orang yang mau masuk bekerja di republik ini,” kata Pramono.

Menanggapi instruksi presiden tersebut, Menaker M. Hanif Dakhiri memastikan telah berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

“Intinya sudah dikoordinasikan ke semua kementerian dan lembaga terkait,” kata Hanif di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dakhiri.

Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dakhiri.

Loading...