Kriminal

MUI Sepakat Penerapan Hukum Pancung di Aceh

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Cholil Nafis.
Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Cholil Nafis. (foto: Ngopibareng.id)

Jurnalindonesia.co.id – Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis sepakat atas rencana penerapan hukum pancung (qisas) bagi pembunuh di Provinsi Aceh.

“Karena di sana termasuk daerah khusus ya kalau bisa disepakati oleh masyarakat dan ditetapkan oleh undang-undang, itu baik-baik saja,” kata Cholil kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/3).

Adapun wacana penerapan hukuman tersebut saat ini masih digodok oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.

Baca: Tiru Arab Saudi, Aceh Ingin Berlakukan Hukum Pancung

Cholil mengatakan, hukum pidana, termasuk hukum qisas, pada prinsipnya menjunjung tinggi aspek jera dan preventif (mawani’ wa zawajir).

“Hukuman itu agar pelakukanya jera dan tak mengulangi lagi. Orang lain jadi takut melakukannya karena ada hukuman yang setimpal,” ujar Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM-PBNU) itu.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan pihaknya akan memantau dan memperhatikan perkembangan rencana penerapan qisas di Aceh.

Zainut belum mau berkomentar banyak karena MUI harus mengonfirmasi terlebih dahulu maksud penerapan qisas di provinsi yang juga dikenal sebagai Serambi Mekkah tersebut dengan Majelis Permuwsyaratan Ulama (MPU) di Aceh.

“Pasti MUI akan mencermati kalau ini kemudian menjadi perhatian umat,” kata dia, dikutip dari CNN Indonesia.

Baca juga: Lahan Akan Digunakan Pemilik, Kuburan Massal Korban Tsunami Aceh Dibongkar, 60 Jenazah Dipindahkan

Loading...