Kriminal

OTT Pejabat Kementerian PUPR Diduga Terkait Proyek Air Minum

Jurnalindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan atau OTT Kementerian PUPR pada Jumat, 28 Desember 2018. Diduga OTT itu terkait dengan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, diduga akan terjadi transaksi pemberian uang kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca JugaBerstatus Terdakwa, Caleg Gerindra Yakin Namanya Tak Dicoret
“Diduga terkait dengan proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah. Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana,” ujar Laode melalui keterangan tertulis, Jumat malam.

Dalam OTT yang dilakukan di Jakarta, ada 20 orang yang diamankan penyidik KPK. Mereka terdiri dari pejabat dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian PUPR serta pihak swasta.

“Dari lokasi diamankan 20 orang, yang terdiri dari pihak Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan PPK sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan swasta dan pihak lain,” ujar Syarif.

Dalam OTT pejabat Kementerian PUPR, KPK menyita uang sebanyak SGD 25 ribu dan Rp 500 juta. Selain itu, ada uang sekardus yang jumlahnya tengah dihitung.


Baca JugaRazia Kafe dan Busana Ketat, FPI Aceh Ditegur Bupati dan Piprotes Warga

“Tim mengamankan barang bukti awal sebesar Rp 500 juta dan 25.000 dollar Singapura serta satu kardus uang yang sedang dihitung,” kata Laode.

Saat ini, mereka yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

“Sesuai KUHAP dalam waktu maksimal 24 jam akan ditentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan,” kata dia.

Loading...