Ekonomi dan Bisnis

Ada PNS Sebar Ujaran Kebencian di Medsos, Masyarakat Bisa Lapor ke Sini

PNS
Ilustrasi PNS

Jurnalindonesia.co.id – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengimbau masyarakat untuk melaporkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menebar ujaran kebencian. Langkah ini untuk mengantisipasi sebaran paham radikalisme, terlebih belakangan marak aksi teror bom.

Kabiro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, masyarakat bisa memanfaatkan sejumlah kanal jika mengetahui PNS melakukan ujaran kebencian.

“Kepala BKN ingin menegaskan, nggak hanya netralitas lho, ujaran kebencian, yang meresahkan,” kata Ridwan di Jakarta, Senin (13/5/2018).

Ridwan mengatakan, masyarakat bisa melaporkan masalah tersebut melalui lapor.go.id. Kemudian, bisa memanfaatkan sejumlah media sosial BKN di Twitter twitter.com/bkngoid, Facebook facebook.com/bkngoid. Selain itu, masyarakat juga bisa melaporkan ke email [email protected].

Tak hanya itu, Ridwan juga mengatakan masyarakat bisa melaporkan PNS yang bersangkutan ke pemerintah daerah hingga instansi yang menaunginya.

“Sebenarnya tidak yang istimewa dengan pelaporan PNS yang lain, bisa berjenjang, katakanlah kalau daerah bisa gubernur, walikota, bupati bisa ke inspektoratnya,” ujar Ridwan.

Baca juga: Ketua DPR: Jangan Kasih Ruang Bagi Teroris untuk Berlindung di Balik Nama HAM

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, pihaknya akan menindak tegas PNS yang mengunggah ujaran kebencian. Tujuannya tidak lain agar paham radikalisme tidak berkembang di tanah air.

“Untuk mencegah meluasnya radikalisme,saya akan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang menyebarkan ujaran kebencian, intoleransi, permusuhan dan perpecahan,” kata Bima, Senin (14/5/2018).

Kepada para PNS, ia meminta untuk saling mengingatkan dan mencegah agar paham radikalisme yang berujung pada aksi terorisme bisa dihalau.

“Ingatkan dan laporkan mereka yang akan memperkeruh suasana atau melakukan berbagai bentuk pemecah belah persatuan lainnya,” tegasnya.

Terakhir ia mengajak para PNS agar selalu menjaga keberagaman dan melarang adanya upaya memecahbelah RI dengan mengedepankan perbedaan.

“Jaga Persatuan dan kebhinekaan Indonesia. Bagi kita para PNS, menjaga Pancasila, UUD 45 dan NKRI adalah sumpah yang harus dilaksanakan,” tandas dia.

Baca juga: Mendagri: Singkirkan HAM, Stabilitas yang Penting

Pesan Sri mulyani

Terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengeluarkan peringatan kepada segenap pejabat di Kemenkeu.

Dalam pesan berantai yang beredar di lingkungan PNS Kementerian Keuangan, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta para pimpinan di Kementerian Keuangan memantau seluruh kegiatan PNS Kemenkeu di media sosial.

Berikut pesan Sri Mulyani kepada para pimpinan di Kementerian Keuangan:

All: semua jajaran pimpinan di Kemenkeu

Saya minta semua melakukan pemantauan dan penindakan tegas untuk jajaran Kemenkeu yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian, intoleransi dan menggunakan atribut agama untuk menyemai perpecahan, permusuhan dan kebencian.

Kita harus mampu tegas menjaga negara dan bangsa Indonesia dari ancaman terorisme dan perpecahan sektarian. Mencegah dan menindak secara tegas adalah bagian dari tugas kita menjaga keutuhan dan persatuan dan kebhinekaan NKRI.

NKRI adalah harga mati.

Satukan sikap, bulatkan pikiran dan tekad dan rapikan langkah kita menjaga NKRI.

Sri Mulyani.

Pesan Sri Mulyani tersebut dibenarkan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti.

“Iya, itu pesan dari Menkeu (Sri Mulyani),” kata Nufransah di Jakarta, Selasa (15/5/2018).

DETIKFINANCE

Loading...

Berita lainnya