Daerah, DKI Jakarta, Ekonomi dan Bisnis

Anies Terbitkan Pergub Badan Pengelola Reklamasi, Proyek Reklamasi Lanjut?

Anies Baswedan
Gubernur DKI Anies Baswedan

Jurnalindonesia.co.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan dan pemanfaatan reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Apakah ini berarti Anies berniat melanjutkan proyek reklamasi?

“Secara formal Pergub sudah diundangkan dan berlaku,” kata Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhanah kepada detikcom, Rabu (13/6/2018) pagi.

Pergub yang dimaksud adalah Pergub 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pergub ini ditetapkan pada 4 Juni 2018 lalu, ditandatangani oleh Anies Baswedan. Pergub ini diundangkan pada 7 Juni 2018, diteken Sekda DKI Saefullah. Salinannya bisa diunduh di situs resmi Biro Hukum DKI (jdih.jakarta.go.id).

Pergub ini mengungkap bahwa BKP Pantura Jakarta akan merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan reklamasi Pantura Jakarta.

Dalam pasal 4 ayat 2 buruf b beleid itu, pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana teknis dan program pengembangan reklamasi Pantura Jakarta meliputi, antara lain pemanfaatan tanah pulau reklamasi, pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana, dan pemeliharaan lingkungan reklamasi, termasuk pengendalian pencemaran lingkungan.

“Pengoordinasian pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan tanah Hak Guna Bangunan oleh perusahaan mitra yang berada di atas Hak Pengelolaan Daerah sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan teknis dan program reklamasi Pantura Jakarta, serta pemanfaatan tanah Hak Guna Bangunan oleh perusahaan mitra,” bunyi huruf g dan h pasal 4 peraturan terkait.

Pergub ini sekaligus membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan (BKP) Pantura Jakarta, lembaga yang bersifat ad hoc non-perangkat daerah yang melaksanakan koordinasi pengelolaan reklamasi pantai utara.

Susunan Organisasi diatur di Pasal 5. Di situ dinyatakan Ketua BKP Pantura Jakarta adalah Sekda DKI, Wakil Ketua diiisi oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI, Sekretaris merangkap anggota diisi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan beranggotakan 18 pejabat. BKP bertanggung jawab kepada Gubernur DKI.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BKP Pantura Jakarta dapat membentuk tim teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus atau meminta bahan yang diperlukan dari unit kerja terkait.

“BKP Pantura Jakarta mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta,” demikian bunyi Pasal 4.

Menuai kecaman

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta pun melontarkan kecaman keras atas kebijakan Anies tersebut karena dianggap sebagai bentuk dukungan atas keberlanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“Setelah tidak melakukan pembongkaran, tapi hanya penyegelan bangunan di Pulau D hasil reklamasi, Anies-Sandiaga ternyata memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta,” kata pengacara publik LBH Jakarta yang bergabung di Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, dalam keterangan tertulis, Selasa (13/6).

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta pun menilai Pergub yang baru ini cacat hukum, karena merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

Dalam Pasal 71 Perpres 54 Tahun 2008 tersebut disebutkan bahwa Keppres 52 Tahun 1995 yang terkait dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta juga menilai proyek reklamasi Teluk Jakarta masih memiliki berbagai permasalahan seperti tidak adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) kawasan maupun regional, tidak adanya rencana zonasi (RZWP-3-K) dan rencana kawasan strategis, ketidakjelasan tentang lokasi pengambilan material pasir, hingga pembangunan rumah dan ruko di atas pulau reklamasi tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Nelson kemudian mengungkit janji Anies saat kampanye pemilihan kepala daerah Jakarta yang lalu. Saat itu Anies berjanji akan menghentikan reklamasi, bagian dari poin nomor 6 dari 23 janji politik Anies-Sandiaga.

“Suatu utang yang harus dibayar kepada pemilihnya yang percaya bahwa janji tersebut akan terwujud. Namun, janji sepertinya tinggal janji saja,” kata Nelson.

Sebelumnya Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta juga mengkritik Anies yang hanya menyegel bangunan di Pulau D kawasan Reklamasi Teluk Jakarta. Juru bicara Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Martin Hadiwinata meminta Anies untuk membongkar seluruh bangunan di Pulau D, karena penyegelan bangunan pernah dilakukan beberapa kali, namun pengembang diduga masih melanjutkan pembangunan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di samping bangunan yang disegel di Pulau D reklamasi teluk Jakarta. (Foto: istimewa)

Penyegelan pernah dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2014. Setelah itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel bangunan yang sama pada 2016. Baik Ahok, KLHK dan Anies menyegel properti milik pengembang Pulau D yakni PT Kapuk Naga Indah (KNI), anak perusahaan PT Agung Sedayu Group.

“Tidak cukup penyegelan itu. Ternyata dalam proses itu pembangunan di Pulau C dan D terus berjalan,” ujar Martin kepada Katadata.co.id, Jumat (8/6).

Martin mengatakan, Anies harus menindaklanjuti penyegelan dengan pembongkaran bangunan. Setelah itu, pulau D dapat dimanfaatkan di antaranya dengan menjadikannya sebagai kawasan konservasi atau hutan kota. Martin menilai, opsi mengubah Pulau D sebagai kawasan konservasi bila pembongkaran pulau dianggap merugikan negara.

Loading...

Berita lainnya