Kriminal

Diperiksa Soal Penutupan Jalan Jatibaru, Biro Hukum DKI Dicecar 27 Pertanyaan

Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta, yang ditutup untuk menampung pedagang kaki lima (PKL)
Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta, yang ditutup untuk menampung pedagang kaki lima (PKL), Jumat (22/12/2017). (Foto: tirto.id/Andrey Gromico)

Jurnalindonesia.co.id – Pejabat Biro hukum DKI diperiksa hampir 6 jam di Polda Metro Jaya terkait laporan soal penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin 12 Maret 2018.

Hadir dalam pemeriksaan itu Rizka Okie Wibowo selaku Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hukum Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Awalnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memanggil Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhana untuk menjadi saksi atas penutupan jalan tersebut. Namun menjelang pemeriksaan, Yayan menuturkan dia diwakili oleh Okie Wibowo.

Okie hadir di Polda Metro Jaya, sekitar pukul 10.00 WIB.

Adapun kasus ini berdasarkan pada laporan Jack Boyd Lapian, yang merupakan Ketua Relawan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (BTP Network).

Jack melaporkan Anies Baswedan pada akhir Februari 2018 lalu, lantaran Pemerintah DKI Jakarta dianggap tak memiliki payung hukum dalam menutup Jalan Jatibaru Raya sejak 22 Desember 2017.

Menurut Jack, penutupan jalan itu dianggap sebagai kebijakan yang kontroversial dan bertentangan dengan peraturan, bahkan mengarah pada dugaan tindak pidana, yakni bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dengan ancaman pidana 18 bulan atau denda Rp 1,5 miliar.

Baca: Anies Baswedan Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Terkait Tanah Abang

Selain Okie, penyidik juga memanggil saksi ahli dari Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk dimintai keterangannya ihwal kebijakan tersebut.

Sementara dari pihak pelapor Anies Baswedan, Jack Boyd Lapian, beserta dua saksi lainnya, yakni Ketua Cyber Indonesia Muannas Alaidid dan Aulia Fahmi, telah diperiksa pada Senin, 5 Maret 2018 lalu.

Dicecar 27 pertanyaan

Dalam pemeriksaan tersebut, Rizka Okie Wibowo mengaku dicecar 27 pertanyaan oleh penyidik DireDitreskrimsus Polda Metro Jaya. Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 15.50 WIB.

“Saya dikasih 27 pertanyaan seputar penataan kawasan Tanah Abang,” kata Okie usai jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin, 12 Maret 2018.

Okie mengatakan, penyidik ingin mengetahui bagaimana pendapat biro hukum mengenai kebijakan penataan kawasan Tanah Abang.

Dalam pemeriksaan itu, Okie membawa Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penataan Kawasan Tanah Abang.

“Dan kajian dari biro hukum terkait saran dan masukan kami untuk kebijakan tersebut,” kata Okie.

Baca: Tanah Abang Bermasalah, Sandiaga Akui Terburu-buru karena Didorong Netizen

Dalam Ingub itu, Gubernur Anies memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kepala dinas terkait untuk melakukan penataan di kawasan Tanah Abang.

“Salah satunya untuk Dinas Perhubungan, termasuk Direktur Utama Transportasi Jakarta untuk menyediakan shuttle bus dan kepala dinas UMKM untuk menata PKL,” kata Okie.

Penyidik, menurut Okie, juga menanyakan bagaimana prosedur Ingub itu dibuat dan kepada siapa saja instruksi itu diperintahkan.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah memeriksa Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko dan Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Dishub Ferdinand Ginting untuk kasus yang sama. Keduanya diperiksa pada Jumat lalu.

Baca juga: Anies Meminta Persoalan Tanah Abang Jangan Dipolitisasi

Loading...

Berita lainnya