Daerah, DKI Jakarta, Ekonomi dan Bisnis

DPRD DKI F Nasdem Minta Program OK OCE Dihapus Atau Ditangguhkan Dulu, Ini Alasannya

OK OCE
Ruangan khusus untuk sekretariat program OK OCE di Kantor Kecamatan Koja, Jakarta Utara. (Foto: Warta Kota/Junianto Hamonangan)

Jurnalindonesia.co.id – Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai sebaiknya program One Kecamatan One Centre for Enterpreunership (OK OCE) dihapus saja jika tidak bisa memberikan bantuan modal kepada para pesertanya.

“Kalau tahun depan (2019) tidak juga menyertakan alokasi untuk permodalan, saya berpegang teguh bahwa ini harus dihapus saja program ini,” kata Bestari, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (10/9/2018).

Menurut Bestari, bantuan permodalan diperlukan mengingat para peserta OK OCE juga harus mengeluarkan ongkos sendiri saat mengikuti pelatihan di kantor-kantor kecamatan.

Bestari mengaku pernah meminta Pemprov DKI memberikan modal minimal Rp5 miliar untuk program OK OCE di setiap kecamatan dalam rapat paripurna mengenai raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.

Namun, Pemprov DKI tidak merealisasikan permintaan Fraksi Partai Nasdem itu.

“Waktu saya bacakan pandangan umum fraksi, saya minta satu kecamatan itu dialokasikan Rp 5 miliar untuk diakses permodalan setelah mereka lulus dari pelatihan, (totalnya) sekitar Rp 220 miliar. Kan dia jawab iya, iya, iya, tetapi enggak dijalanin,” kata Bestari.

Baca juga: OK OCE Habiskan Rp10 Miliar Hanya untuk Beli AC dan Menata Ruangan

Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus

Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Selain itu, Bestari juga meminta pelaksanaan program OK OCE ditunda sampai ada kajian komprehensif.

Salah satu tujuan adanya kajian komprehensif adalah agar tercapainya target tahunan 40.000 wirausaha baru.

Bestari berkaca pada pelaksanaan program OK OCE tahun ini.

Hingga sisa empat bulan terakhir di tahun 2018, baru sedikit peserta yang memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK) atau surat keterangan usaha (SKU).

Begitu pula dengan peserta yang mendapat pinjaman modal usaha, jumlahnya baru 150-an orang.

“Di-postpone sampai masa waktu tertentu sampai kajiannya komprehensif dan di-launching dengan baik, tidak terburu-buru, untuk kemudian ujung daripada selesainya mereka dilatih itu permodalan,” ucapnya.

Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta pernah meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur non-aktif DKI Sandiaga Uno memberikan modal minimal Rp 5 miliar untuk program OK OCE di setiap kecamatan pada April lalu.

Namun, Anies menyebut Pemprov DKI tak bisa memberikan pinjaman modal tersebut. Pemprov DKI hanya memfasilitasi pelatihan yang dapat mempermudah peserta OK OCE meminjam modal usaha.

Sandiaga saat itu juga menyebut institusi keuangan atau lembaga pembiayaan lebih mumpuni memberikan pinjaman modal bagi peserta OK OCE dibandingkan Pemprov DKI.

Baca juga: OK OCE Dianggap Cuma Program Lip Service

KOMPAS

Loading...

Tulis pendapat anda