Ekonomi dan Bisnis

Gerindra: Zakat PNS Jangan Jadi Cara untuk Tutupi Defisit Negara

PNS
Ilustrasi: PNS

Jurnalindonesia.co.id – Pemerintah berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menarik zakat 2,5% bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam.

Kendati Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengklaim, rencana tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umat, namun Partai Gerindra tidak sepakat.

Lewat rentetan tweet berseri di akun Twitter resminya, Gerindra mengkritisi wacana ini yang menurutnya tidak tepat.

Menurut Gerindra, perlu ada kajian cermat untuk menerapkan kebijakan pemotongan gaji PNS untuk zakat ini, apalagi kebijakan ini dicetuskan di tahun politik.

Selain itu Partai Gerindra juga menilai, zakat adalah ranah pribadi dan sifatnya pun sukarela. Sehingga, pemerintah mestinya tidak perlu ikut campur.

Gerindra juga menyebut, wacana pengambilan zakat itu juga berpotensi menimbulkan kontroversi. Jangan sampai ada yang beranggapan bahwa kebijakan ini dibuat lantaran pemerintah sedang mencari dana untuk menambah defisit anggaran.

Alih-alih membuat peraturan baru yang justru memunculkan polemik, Gerindra menyarankan agar pemerintah lebih baik membenahi mekanisme pengelolaan zakat supaya lebih profesional dan transparan.

Berikut cuitan selengkapnya Partai Gerindra, sebagaimana dilansir dari akun Twitter resminya, @Gerindra:

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, menambahkan dalam akun twitter tersebut, pemerintah mesti memikirkan mekanisme perhitungan pendapatan PNS setelah dipotong seluruh kebutuhan dasar, utang, dan pengeluaran biaya operasonal dalam bekerja. Dengan demikian, negara baru bisa menetapkan PNS yang bersangkutan berkewajiban mengeluarkan zakat profesi.

Baca juga: Fahri Curiga Pengumpulan Zakat PNS untuk Tutupi Keringnya Kas Negara

Kementerian Agama sebelumnya telah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bersifat wajib (mandatory). Bahkan, PNS pun diharuskan memberikan pernyataan tertulis jika bersedia menyisihkan pendapatannya untuk zakat. Sebaliknya, jika ada PNS yang menolak, maka PNS pun bisa mengajukan surat keberatan.

Dengan demikian, untuk pelaksanaannya, diperlukan akad antara instansi pemerintahan dan PNS sebagai bukti bahwa PNS beragama Islam ikhlas berzakat.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Mahfud MD, menyarankan agar sebaiknya pemerintah mempertimbangkan kembali rencana ini, meskipun sifatnya tidak wajib.

“Kalau PNS mau bersedekah atau berinfaq dengan ikhlas itu tentu sangat bagus. Tapi itu jangan disebut zakat agar tak menyesatkan. Tapi kalau sedekah, infaq yang ikhlas tentu tak bisa dipotong langsung melalui Perpres atau Peraturan Menteri,” kata Mahfud melalui akun twitternya @mohmahfudmd.

“Saya tetap mohon perhatian agar pemotongan gaji PNS dengan alasan apapun supaya dihitung masak-masak. Lebih banyak PNS yang gajinya sudah hampir habis dipotong utang-utang. Kasihanilah mereka,” lanjut Mahfud.

Baca juga: Gerindra: Legalisasi Becak Bisa Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Berita lainnya