Jurnal Indonesia — Gubernur New York Kathy Hochul memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meninjau dan menghapus regulasi negara bagian yang sudah tidak relevan. Meski menandatangani moratorium pembangunan pusat data AI baru, Hochul tidak menolak pemanfaatan teknologi itu dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam wawancara, Hochul mengatakan timnya memakai AI untuk menganalisis setiap aturan, regulasi, dan kebijakan guna mendeteksi ketentuan yang ketinggalan zaman. Hasilnya memungkinkan penghapusan cepat terhadap peraturan yang tak lagi sesuai kondisi terkini.

Hochul menyebut beberapa aturan kuno yang terdeteksi oleh proses tersebut, antara lain kewajiban membayar biaya sebesar USD 25 untuk membawa anjing berburu, serta syarat yang mewajibkan ibu hamil memiliki izin khusus untuk bekerja setelah lewat tengah malam.

Menurut Hochul, proses peninjauan seluruh undang-undang di negara bagian itu diperkirakan akan memakan waktu hingga lima tahun jika dilakukan secara manual oleh staf tingkat bawah. “Namun, berkat bantuan AI, timnya berhasil menyelesaikannya hanya dalam beberapa bulan,” kata dia.

Hasil analisis ini memungkinkan Hochul dan lembaga negara bagian untuk segera menghapus regulasi yang sudah tidak relevan tersebut.

Penghentian Sementara Pusat Data

Awal pekan ini, New York menjadi negara bagian pertama yang menangguhkan pembangunan pusat data berskala raksasa baru hingga satu tahun ke depan. Selama masa jeda ini, para pembuat undang-undang berencana menyusun regulasi baru untuk melindungi penduduk dari ancaman lonjakan biaya utilitas dan risiko terhadap sumber daya alam akibat operasional pusat data masif.

Hochul menegaskan pentingnya penggunaan AI oleh pemerintahan. “Saya menginginkan pemerintahan yang tidak membebani Anda, melainkan berada di pihak Anda, dan menggunakan AI adalah cara yang sangat ampuh untuk mewujudkan hal itu. Saya rasa setiap tingkat pemerintahan harus menggunakan ini. Saya akan membuat perubahan dramatis dengan memanfaatkan kekuatan AI,” ujar Hochul.