Kriminal

Ini Penjelasan Dirjen PAS Soal Penolakan Ahok Menerima Pembebasan Bersyarat

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok
Terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melambaikan tangan saat tiba di rumah tahanan LP Cipinang, Jakarta, Selasa (9/5/2017). (Foto: Kompas.com)

Jurnalindonesia.co.id – Mantan Gubernur DKI Jakarta yang menjadi terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), disebut-sebut akan mendapatkan pembebasan bersyarat pada Agustus nanti. Namun dia menolaknya.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Budi Utami mengatakan, Ahok ingin menjalani hukumannya sampai tuntas.

“Namun sampai saat ini sepertinya beliau ingin bebas murni,” kata Puguh kepada detikcom, Rabu (11/7/2018).

Baca: Ahok Dapat Bebas Bersyarat Tapi Tidak Diambil

Sementara itu, menurut Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM, Ade Kusmanto, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi seorang narapidana untuk bisa mendapatkan pembebasan bersyarat.

Di antaranya memenuhi syarat administrasi, substansi, berkelakuan baik minimal sembilan bulan sebelum hari PB, dan sudah menjalani 2/3 masa hukuman.

“Apabila memenuhi, Ahok bisa diusulkan untuk pembebasan bersyarat,” kata Ade.

Selain syarat-syarat tersebut, keluarga juga harus memberi surat pernyataan dan surat jaminan untuk Ahok mendapatkan pembebasan bersyarat. Jaminan itu salah satunya bahwa keluarga menjamin Ahok menaati aturan selama menjalaninya. Keluarga juga harus menyertakan surat keterangan dari kelurahan tempat tinggal Ahok.

“Keluarga yang menjamin. Keluarga inti. Itu bisa istrinya atau anaknya. Surat pernyataan dan surat jaminan, itu diketahui oleh pemerintah setempat, dalam hal ini kelurahan tempat tinggal bersangkutan,” ujar Ade.

Di samping itu, kata Ade, ada syarat lain, yakni kajian dari petugas pembimbing kemasyarakatan dari kantor Balai PAS. Tim ini akan meneliti terpenuhinya semua syarat untuk pengajuan pembebasan bersyarat.

“Hasil laporan penelitian kemasyarakatan itu yang jadi pertimbangan dalam sidang kemasyarakatan apakah Ahok berhak atau tidak (mendapat pembebasan bersyarat),” kata Ade.

Apabila semua syarat itu terpenuhi, maka Ahok berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Selama menjalaninya, Ahok pun harus wajib lapor ke Balai PAS.

“Nanti tim kemasyarakatan yang akan menilai, berapa kali Ahok wajib lapor, bisa seminggu dua kali atau seminggu sekali,” ucap Ade.

Lebih jauh Ade menjelaskan, syarat utama dari sekian syarat pengajuan pembebasan bersyarat adalah sudah menjalani 2/3 masa hukuman.

Ahok sendiri divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim pada 9 Mei 2017 terkait kasus penodaan agama. Sejak saat itu Ahok mendekam di penjara. Ahok sempat menjalani hukuman di Lapas Klas 1 Cipinang, sebelum dipindahkan ke Rutan Mako Brimob cabang Lapas Cipinang, Kelapa Dua, Depok.

Ahok sempat mengajukan peninjauan kembali (PK) pada 2018. Namun PK Ahok dengan nomor perkara nomor 11 PK/PID/2018 ditolak pada Senin, 26 Maret 2018.

Hingga kini, Ahok sudah menjalani hukuman sekitar satu tahun dua bulan dari vonis yang dia terima.

Namun Ade belum bisa memberi rincian kapan tepatnya hari dimana Ahok sudah menjalani 2/3 masa hukumannya. Yang jelas rumusnya adalah hukuman dikali dua dibagi tiga, dikurangi remisi.

“Rumusnya itu, tepatnya kapan, belum bisa disampaikan, karena saya lupa kapan tepatnya masuk penahanan,” ujar Ade.

Mengenai informasi yang beredar bahwa Ahok akan mendapatkan pembebasan bersyarat pada Agustus mendatang, Ade menegaskan hal tersebut belum bisa dipastikan. Sebab, Lapas Klas 1 Cipinang belum mengusulkannya.

“Belum dapat dipastikan Pak Ahok akan bebas bersyarat bulan Agustus. Karena sampai saat ini, Lapas Klas 1 Cipinang belum mengusulkan pembebasan bersyarat Pak Ahok baik secara online maupun manual ke Ditjen PAS,” kata Ade.

Baca juga: Kerusuhan di Mako Brimob, Fahri Hamzah Sangkut Pautkan dengan Ahok

Sementara Kasubag Publikasi Humas Ditjen PAS Rika Apriani menyatakan, hingga saat ini belum ada pengajuan pembebasan bersyarat atas nama Ahok.

“Memang sudah menjalani dua per tiga masa hukuman, tapi sampai saat ini belum ada penjamin, terutama dari keluarga. Jadi belum ada proses pembebasan bersyarat,” kata Rika Apriani kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/7).

Loading...

Berita lainnya