Ekonomi dan Bisnis

Kenaikan Harga Pertalite dan Pertamax Harus Dapat Persetujuan Jokowi

Jurnalindonesia.co.id – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, mulai saat ini kenaikan harga jenis BBM umum (JBU) yakni Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo dan lainnya harus terlebih dulu mendapat persetujuan pemerintah.

Sebagaimana diketahui, sebelum ini, badan usaha diperbolehkan menaikkan harga tanpa laporan dan persetujuan pemerintah terlebih dahulu.

Keputusan ini, seperti disampaikan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, merupakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini lantaran kenaikan JBU disinyalir kerap memicu inflasi karena menggerus daya beli masyarakat.

“Menyangkut bahan bakar umum ya, pertalite, pertamax, super, dan lain-lainya maka arahan bapak presiden, mengenai kenaikan harganya harus mempertimbangkan inflasi ke depannya,” ujarnya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Baca: Harga Pertalite Naik Rp 200 per Liter Mulai Sabtu 24 Maret

Menurut Arcandra, saat ini pemerintah sangat memperhatikan soal pengaruh kenaikan harga BBM terhadap angka inflasi nasional. Oleh karena itu, badan usaha yang mendistribusikan BBM harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah sebelum menaikkan harganya.

“Pemerintah sangat concern dengan laju inflasi kalau terjadinya kenaikan harga BBM jenis pertalite, pertamax, pertamax turbo,” lanjutnya.

Loading...

Dalam waktu dekat akan diterbitkan peraturan menteri (Permen) yang mana mengatur salah satunya kenaikan harga JBU harus berdasarkan persetujuan pemerintah.

Namun sebelum Permen ini diundangkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada badan usaha, diantaranya PT Pertamina (Persero), PT Vivo Energy Indonesia, PT Shell Indonesia dan PT Total Oil Indonesia.

“Ini berlaku Permennya, akan disosialisasikan setelah ditandatangani. Kalau bisa sebelum diundangkan akan kami sosialisasikan dulu sehingga tidak ada jeda waktu dimana Permen diterbitkan sementara harga belum disetujui,” ucapnya.

Baca: BBM Pertamax Naik Tanpa Pemberitahuan Media, PKS Kecam Pertamina

Namun, kata Arcandra, aturan ini tidak berlaku bagi BBM jenis avtur dan bahan bakar industri. Selain itu, ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk PT Pertamina (Persero) semata, melainkan untuk seluruh penyalur BBM yang ada di Indonesia, termasuk SPBU asing seperti Total dan Shell.

“Menyangkut kenaikan JBU non avtur dan Industri tidak masuk. Ini berlaku untuk seluruh penyalur, termasuk Shell, AKR, Total, Vivo,” ucapnya.

Loading...

Tulis pendapat anda