Daerah, DKI Jakarta, Ekonomi dan Bisnis

Koalisi Nelayan Kecam Pergub yang Ditandatangani Anies Soal Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di samping bangunan yang disegel di Pulau D reklamasi teluk Jakarta. (Foto: istimewa)

Jurnalindonesia.co.id – Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Selamatkan Teluk Jakarta mengecam kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018.

Pergub tersebut mengatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan koordinasi pengelolaan reklamasi pantai utara Jakarta.

“Dari koalisi atau dari koalisi nelayan tradisional memgecam sekali tindakan dari keluarnya Pergub Nomor 58 itu,” kata Ketua KNTI Iwan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (13/8).

Iwan menilai, diterbitkannya pergub tersebut menunjukkan niatan Anies untuk tetap melanjutkan proyek reklamasi. Padahal, Anies pernah berjanji saat kampanye pemilihan kepala daerah bahwa pihaknya akan menghentikan proyek reklamasi tersebut.

“Itu sudah jelas modusnya akan meneruskan reklamasi tersebut,” ujarnya.

Baca: Anies Terbitkan Pergub Badan Pengelola Reklamasi, Proyek Reklamasi Lanjut?

Tak hanya itu, Iwan juga menyebut penyegelan 932 bangunan di Pulau D Reklamasi oleh Anies hanya sebatas pencitraan saja. Sebab, setelah melakukan penyegelan, Anies justru mengeluarkan pergub tentang pembentukan badan pengelola reklamasi.

“Jadi Pak Anies menyegel pulau D hanya pencitraan,” ucap Iwan.

Di sisi lain, menurut Iwan, dengan dikeluarkannya pergub tersebut membuat Anies tak jauh berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kala itu menginginkan proyek reklamasi terus berlanjut.

“Apa bedanya gubernur Pak Ahok dan Pak Anies? Ujung-ujungnya sama lanjutin reklamasi,” kata Iwan.

Loading...

Baca: Terbitkan Pergub, Anies Dinilai Langgar Janji Soal Reklamasi

Pihak koalisi pun meminta Anies segera menarik kembali Pergub tersebut jika masih ingin mewujudkan janji kampanye untuk menghentikan proyek reklamasi tersebut.

“Jangan keluarkan pergub, tarik kembali,” ujar Iwan.

Anies Baswedan mengeluarkan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Pergub itu ditetapkan Anies pada 4 Juni 2018 lalu, tepat tiga hari sebelum dia menyegel 932 bangunan Pulau D.

Usai melakukan penyegelan, Anies menyampaikan akan segera membentuk badan yang akan menangani masalah reklamasi sesuai dengan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

“Nanti akan dibentuk badan-badan yang diharuskan oleh Keppres nomor 52 tahun 1995 dan juga oleh perda yang menyangkut reklamasi, kami akan menjalankan sesuai dengan aturan,” kata Anies, Kamis (7/6).

Baca: Soal Penyegelan Pulau Reklamasi, Bestari: Tak Ada Solusi Jelas, Ini Gubernur Apaan?

Loading...

Tulis pendapat anda