Pendidikan

KPAI Pertanyakan Keberhasilan Tujuan PPDB Sistem Zonasi

Sejumlah siswa didampingi wali siswa mengantre untuk mendaftar Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kantor Dinas Pendidikan Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (25/6/2018). (Foto: Antara/Maulana Surya)

Jurnalindonesia.co.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempertanyakan keberhasilan tercapainya tujuan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebelumnya mengatakan salah satu tujuan sistem zonasi adalah mendekatkan siswa dengan sekolah. Harapannya, siswa tak perlu lagi mengeluarkan ongkos transportasi lebih untuk menuju ke sekolahnya masing-masing.

Di sisi lain, menurut Komisoner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti, ketentuan ketimpangan jumlah sekolah di suatu zonasi mengakibatkan banyak anak kehilangan haknya untuk dapat bersekolah di sekolah negeri.

“Yang merancang aturan zonasi seperti ini mungkin menganggap setiap satu kilometer ada SMP negeri, jadi siswa tetap sekolah dekat rumahnya,” kata Retno saat konferensi pers di kantornya, Rabu (11/7).

Di wilayah yang tidak ada sekolah negeri terdekat, anak otomatis akan kehilangan hak bersekolah di sekolah negeri.

Retno mencontohkan sejumlah laporan yang diterima KPAI. Salah satunya dari orang tua yang mengeluh karena tinggal di rumah yang jauh dari pinggiran kota dan tidak ada SMP negeri dekat situ.

Anak orang tua itu akhirnya gagal lulus PPDB dan ‘terpaksa’ mendaftar ke sekolah swasta. Namun, sekolah swasta pun lokasinya jauh dari rumah.

“Maka, akhirnya tujuan zonasi agar siswa sekolah dekat rumah tidak tercapai kalau akhirnya anak itu gagal,” kata Retno.

Kasus lain terjadi di Desa Bojongkulur, Kabupaten Bogor sebagai desa berpenduduk terpadat sekabupaten Bogor tetapi tidak ada SMP dan SMA negeri di desa itu.

“Akibatnya anak-anak di desa Bojongkulur harus mendaftar di sekolah desa tetangga yang kuotanya hanya lima persen,” kata Retno.

Komisioner KPAI Retno Listyarti

Komisioner KPAI Retno Listyarti. (Foto: CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)

Selain Bogor, KPAI juga menerima keluhan dari Bandung, Bali, dan Gresik terkait ketimpangan jumlah sekolah negeri.

Sistem zonasi PPDB dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018. Pada permen itu dijelaskan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat.

Dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, minimal sekolah menerima 90 persen calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat. Sisanya, sebanyak lima persen untuk jalur prestasi dan lima persen lagi untuk anak pindahan atau terjadi bencana alam atau sosial.

Beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy beralasan sistem zonasi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Hal itu lantaran rayonisasi Iebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik.

Sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan zonasi, siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu. Nilai UN tidak berpengaruh pada hak siswa untuk masuk ke dalam sekolah yang dekat dengan rumahnya.

Muhadjir berharap sistem zonasi mampu mendorong siswa berjalan kaki dari rumah menuju sekolah.

“Di Jepang, enggak ada anak SD diantar mobil seperti kita. Jalan kaki karena jalan kaki menjadi bagian dari pendidikan karakter,” kata Muhadjir saat sosialisasi PPDB Sistem Zonasi di Jakarta, Mei 2018 lalu.

Protes di Berbagai Daerah

Sampai saat ini, penerapan sistem zonasi sekolah untuk PPDB masih bermasalah di sejumlah daerah. Misalnya di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, para orang tua yang mendaftarkan anak-anaknya ke SMA menemukan keganjilan sistem PPDB dalam jaringan.

Salah seorang warga, An, di Tanjungpinang, Selasa (11/7), menyoroti ketidakwajaran ketika sejumlah siswa yang nilainya rendah bisa masuk ke SMAN 1 yang menjadi salah satu sekolah favorit di sana.

“Mereka itu saling mengenal sehingga mengetahui persis nilai pada ijazah masing-masing siswa. Jadi anak-anak yang memiliki nilai tinggi tidak bisa diterima, sedangkan rekannya memiliki nilai rendah bisa masuk SMAN 1 Tanjungpinang,” kata An seperti dikutip Antara.

An mengaku nilai yang diperoleh anaknya di SMP jauh lebih tinggi dari sejumlah anak dari SMP yang sama, yang berhasil masuk ke SMAN 1 Tanjungpinang. Anak tersebut kini hanya bisa menangis. Dia tidak ingin sekolah meski diterima di SMAN lainnya.

“Sejak kemarin sampai sekarang menangis saja. Saya pun ikut menangis karena dia akhirnya sakit dan tidak mau sekolah,” tutur An.

Kekesalan para orang tua siswa juga disampaikan kepada petugas di Posko pengawas penerimaan siswa baru SMA. Namun, petugas tidak dapat berbuat banyak. Mereka hanya menerima laporan dan mendengar kekesalan para orang tua.

“Ada juga pejabat di pemerintahan yang marah-marah karena anaknya berprestasi tetapi tidak berhasil masuk SMAN 1,” katanya.

Kejadian di Tanjung Pinang tersebut merupakan rangkaian keluhan yang dialami orang tua siswa di berbagai daerah.

Di Tangerang, Banten, kisruh sistem zonasi berlangsung layaknya film-film Hollywood. Ratusan warga Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang merangsek ke dalam Gedung SMP 23 Pinang, lantas menyandera Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang, Abduh Surahman.

Mereka yang menyandera adalah para orang tua tua yang kecewa anaknya tak diterima di sekolah tersebut. Mereka kesal lantaran Abduh tak bisa membantu meloloskan anak-anak mereka.

Selain menyandera kepala dinas, ratusan orang tua siswa juga menyegel gedung sekolah. Sementara aparat kepolisian yang berjaga tak dapat berbuat banyak.

Sementara itu di Manado, Sulawesi Selatan, para orang tua siswa berebut mendaftarkan anaknya di SMP Negeri 1 Manado yang memang menjadi salah satu sekolah primadona.

Para orang tua berebut masuk ke dalam sekolah untuk mendapatkan nomor antrean.

SMP Negeri 1 sendiri hanya bisa menerima 384 siswa baru. Dari jumlah itu, sekolah hanya diperbolehkan menyisihkan 10 persen kuota untuk calon siswa di luar zonasi.

di Bandung, Jawa Barat, sekitar 100 orang tua dan calon siswa menggelar demonstrasi di kantor Gubernur Jabar, Gedung Sate.

Ratusan orang tua dan calon siswa yang kompak mengenakan pita merah itu, menuntut kejelasan sistem PPDB 2018.

CNN INDONESIA

Loading...

Berita lainnya