Daerah, DKI Jakarta, Ekonomi dan Bisnis

Sesumbar OK OCE Soal “Pergub Sakti” yang Mudahkan Usaha dan Mundurnya Para Peserta karena Kendala Perizinan

OK OCE
Sejumlah pedagang bersiap jualan di acara car free night, Minggu (31/12/2017) di jalan MH Thamrin dan Jenderal Suditman. (Foto: Kompas.com/Setyo Adi)

Jurnalindonesia.co.id – Ketua Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO) Faransyah Jaya mengklaim bahwa pelatihan OK OCE berbeda dengan pelatihan kewirausahaan lainnya. Dia menyebut ada 7 tahapan dalam pelatihan OK OCE, yakni pendaftaran (P1), pelatihan (P2), pendampingan (P3), perizinan (P4), pemasaran (P5), pelaporan keuangan (P5), dan akses permodalan (P7).

Meunrut Faran, peserta pelatihan yang lulus dalam pelatihan akan mendapatkan izin usaha. Izin usaha tersebut dapat dipakai usai terbit pergub baru soal OK OCE.

“Jadi ya benar-benar jadi pengusaha. Bener-bener punya izin. Nanti tinggal tunggu Pergub-nya saja,” kata Faran dalam sosialisasi OK OCE ke Lembaga Masyarakat Kota (LMK) se-DKI di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (6/3/2018) lalu.

Ketua Perkumpulan Gerakan OK OCE Faransyah Jaya

Ketua Perkumpulan Gerakan OK OCE Faransyah Jaya. (Foto: Muhammad Fida/detikcom)

Faran mengatakan, nantinya akan ada ‘Pergub sakti’ yang bisa mengakomodasi peserta OK OCE. Pergub tersebut, menurutnya, akan memudahkan peserta OK OCE mendapatkan kerja sama dengan pihak Pemprov DKI.

“Ada ‘Pergub sakti’ karena mencantolkan 17 pergub lainnya, mulai dari PKL, perda pasar, dan insentif pajak juga. Yang menariknya di salah satu pergubnya itu, yang akan disatuin ke OK OCE untuk belanja di bawah Rp 200 juta akan belanja di OK OCE,” jelasnya.

Baca juga: Program OK OCE Akan Dinasionalkan, DPRD DKI: Di Jakarta Saja Gagal

Namun nampaknya kenyataan di lapangan berbeda. Setelah program tersebut mulai berjalan, jauh lebih banyak peserta yang akhirnya ‘mundur’ dibanding yang lulus pelatihan.

Sebagian besar mereka yang mundur karena terkendala perizinan.

Sebagaimana disampaikan Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (KUKMP) Jakarta Timur, Samsu Rizal Kadafi, dari 985 anggota OK OCE Kecamatan Ciracas, hanya 51 anggota yang sudah membuat izin usaha mikro kecil (IUMK) terkait perizinan alias P4.

“Baru 51 yang buat IUMK. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan persyaratan dan mindset mereka beranggapan cara mengurus perizinan itu susah,” kata Rizal, di Kantor Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (6/9/2018).

Baca juga: Warga Kecewa Ikut Program OK OCE, Anies Diimbau Evaluasi Bawahan

Selain terganjal perizinan, banyak peserta mundur saat sudah memasuki tahap pemasaran (P5), pelaporan keuangan (P6), dan permodalan (P7).

Loading...

“Pokoknya di tahap P4 sampai P7 ke bawah ini pada mundur,” katanya.

Kasudin UMKM Jakarta Timur Rizal Khadafi

Kasudin UMKM Jakarta Timur Rizal Khadafi setelah pelatihan OK OCE di Kecamatan Ciracas, Kamis (6/9/2018). (Foto: Kompas/ Ryana Aryadita U)

Menaggapi hal tersebut, Faransyah tak menampik banyaknya peserta OK OCE yang mengalami kendala terkait perizinan atau tahapan keempat dari tujuh langkah pasti sukses (7 pas). Namun dia membantah isu yang menyebut banyak peserta OK OCE yang mundur.

Ketua Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO) itu mengklaim tidak ada satu peserta pun yang mundur dari OK OCE.

“Enggak ada yang mundur sebenarnya. (Tetapi) izinnya tidak bisa keluar. Karena kalau mundur kan dia tidak ikut OK OCE sama sekali,” kata Faran kepada Kompas.com, Minggu (9/9/2018).

Faran mencontohkan, kendala peserta OK OCE tidak mendapat IUMK karena mereka berjualan di lantai 2 ke atas di rumah susun. Padahal, sesuai aturan, penghuni rusun hanya boleh berjualan di lantai dasar.

“Kan ada aturannya, khusus yang jalur hijau sama kalau misalnya rusun itu kan enggak bisa (jualan) di lantai 2 ke atas, hanya bisa lantai dasar. Jadi, mereka tidak bisa mendapatkan izin usaha mikro kecil, secara aturan enggak boleh,” ujarnya.

Baca juga: Sandiaga Banyak Mengkritik Soal Ekonomi, tapi OK OCE Sendiri Gulung Tikar

Sebagai solusinya, lanjut Faran, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta agar peserta OK OCE yang tidak bisa mendapatkan IUMK, bisa diberikan surat keterangan usaha (SKU).

SKU ini nantinya bisa digunakan sebagai syarat untuk meminjam modal usaha ke Bank DKI.

“Kemarin saya udah ngomong teman-teman Dinas PTSP, kita coba bantu keluarin aja SKU. Jadi, andai pun misalnya perizinan enggak keluar, SKU sudah bisa dikeluarin,” ucap Faransyah.

Loading...

Tulis pendapat anda