Pendidikan

Pak Jokowi, Honorer K2 Tua Sudah Bosan dan Muak dengan Janji-janji

Honorer
Ilustrasi: Sejumlah guru honorer dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. (Foto: Antara)

Jurnalindonesia.co.id – Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PermenPAN-RB RI) No. 36 tahun 2018 memicu kekecewaan besar pada Honorer K2 (kategori dua) tua.

Adapun Permen 36/2018 itu isinya antara lain mencantumkan syarat hanya honorer K2 usia kurang 35 tahun bisa ikut tes CPNS 2018.

Protes dengan aturan tersebut, Honorer K2 tua mulai melakukan perlawanan dengan menyusun kekuatan di daerah masing-masing.

Ketua Forum Honorer K2 Indonesia-Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2-PGRI) Provinsi Jawa Timur Riyanto Agung Subekti alias Itong mengklaim, jika gerakan perlawanan tersebut tidak segera ditangani dengan arif dan bijak, maka pelayanan publik di instansi pemerintah khususnya lembaga pendidikan akan lumpuh total. Kegiatan belajar mengajar bisa saja akan terhenti.

“Gimana Pak Jokowi, masih mau dua periode? Honorer K2 tua sudah bosan dan muak dengan janji-janji,” kata Itong, seperti dilansir JPNN, Jumat (15/9/2018).

Baca juga: Kecewa dengan Jokowi, Pimpinan Honorer K2 Mengadu ke Prabowo

Riyanto Agung Subekti

Pengurus Pusat Forum Honorer Kategori 2 (FHK2-PGRI), Riyanto Agung Subekti alias Itong. (Foto: Times Indonesia/Missjune Media)

Menurut Itong, honorer K2 tua, khususnya yang mengabdi sebagai guru tidak tetap (GTT), belasan hingga puluhan tahun mengabdikan diri menjadi pengajar bagi putra-putri anak bangsa.

Namun apa yang telah didapatkan guru honorer sungguh menyakitkan. Mau ikut sertifikasi guru saja masih diganjal dengan kebijakan SK Kepala Daerah.

Menurut Itong, gerakan perlawanan honorer K2 Jatim telah mendapat restu PGRI.

“PGRI tahu PermenPAN-RB 36/2018 dan PermenPAN-RB 37/2018 tidak pro K2. PGRI sudah meminta kepada presiden untuk memprioritaskan guru honorer. Nyatanya kebijakannya malah menyudutkan honorer K2,” ucapnya.

Baca juga: Sri Mulyani Tepis Tudingan Kenaikan Gaji PNS Bermuatan Politis

Loading...

Tulis pendapat anda