Mancanegara, Pendidikan

PPI dan PCINU Bantah Kabar Pelajar Indonesia di Cina Diajar Komunisme

pelajar di Cina
Ilustrasi pelajar di Cina. (Foto: People.cn)

Jurnalindonesia.co.id – Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Tiongkok membantah pemberitaan yang dimuat Republika.co.id pada Minggu, 1 April 2018, yang menyebut bahwa pelajar Indonesia di China mendapat pelajaran khusus tentang ideologi komunisme.

“Kami keberatan dengan judul dan konten berita tersebut karena menimbulkan keresahan di kalangan pelajar Indonesia di Tiongkok, serta tidak didasari sumber dan fakta yang akurat dari pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Tiongkok,” tulis surat pernyataan sikap PPI Tiongkok, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia, Senin (2/4).

Sebelumnya, di laman Republika.co.id, pelajar-pelajar Indonesia di Cina mendapatkan pemahaman ideologi komunis. Kabar tersebut berdasarkan pernyataan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Sofyan Anif. Menurut Sofyan, hal itu diketahui setelah Menteri Pendidikan Cina mengundang 10 rektor yang salah satunya dihadiri olehnya mewakili UMS di Cina.

Dalam pertemuan tersebut, kata Sofyan, salah satu rektor perguruan tinggi di Cina mengungkapkan, saat ini Cina sedang gencar-gencarnya menanamkan ideologi komunis kepada seluruh pelajar di Cina.

“Artinya apa, artinya siswa yang berasal dari Indonesia pun itu juga pasti mendapatkan pelajaran yang terkait ideologi komunis,” kata Sofyan dalam Seminar Nasional Perspektif Hadratussyaikh Kiyai Haji Hasyim Asyari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Sabtu (31/3).

Menurut Sofyan, hal itu dilakukan sebagai upaya Cina untuk menjadi negara yang semakin maju dan meninggalkan negara-negara lainnya terutama negara-negara yang sedang berkembang.

“Itu sudah seratus tahun direncanakan, maka negara berkembang yang ingin menyamai butuh seratus tahun. Seratus tahun lagi kita ke sana, Cina sudah jauh,” katanya.

Melihat kondisi itu, Sofyan berharap Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi Islam terbesar dapat terus bersatu dan bersama-sama mendorong kemajuan Indonesia.

Terkait dengan berita ini Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Tiongkok merilis pernyataan sikap sebagai bantahan atas pernyataan Sofyan Anif tersebut.

Surat pernyataan tersebut ditandatangani para ketua PPI di seluruh penjuru China.

PPI keberatan dengan judul dan konten berita yang ditulis di Republika.co.id tersebut karena dianggap bisa menimbulkan keresahan di kalangan pelajar Indonesia di Tiongkok. Selain itu, PPI juga menilai pemberitaan tidak didasari sumber dan fakta yang akurat, khususnya dari pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Tiongkok.

Selain itu, mereka juga menyayangkan penggunaan kata ‘Cina’ secara konsisten dalam pemberitaan media massa nasional tersebut yang merujuk pada Keputusan Presiden No. 12/2014 tentang pencabutan surat edaran presidium Kabinet Ampera. Keppres No. 12/2014 itu sendiri menetapkan penggunaan kata “Tiongkok” untuk menggantikan “Cina” dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam surat pernyataan itu juga PPI meminta agar berita tersebut ditarik sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan penggiringan opini negatif terhadap pelajar Indonesia yang telah, sedang maupun akan menempuh pendidikan di China.

Michael Siagian, pengurus harian PPI Pusat Tiongkok, kepada CNN Indonesia menyatakan, pemberitaan soal ajaran komunisme itu meresahkan seluruh pelajar Indonesia di Tiongkok karena tidak berdasarkan fakta sesungguhnya.

“Banyak pelajar yang mengirim pesan ke kita, bertanya apakah benar pelajar Indonesia di Tiongkok dipaksa belajar komunisme,” kata Michael melalui telepon, Senin (2/4).

Padahal kata dia, tidak ada mata pelajaran komunisme seperti yang disebut dalam pemberitaan. Michael yang menjadi mahasiswa Chongqing Medical University, memberi contoh dirinya sebagai mahasiswa kedokteran tidak pernah dan tidak ada pelajaran komunis dalam mata kuliahnya.

“Kalaupun ada, itu adalah mata kuliah mahasiswa jurusan Hubungan Internasional. Itu pun tidak khusus hanya mempelajari Marxisme, tapi juga paham-paham liberal lainnya. Tak hanya di Tiongkok, di universitas jurusan hubungan internasional mana pun saya rasa ada, di Indonesia juga,” kata dia.

“Kita bisa minta kurikulumnya untuk memastikan,” kata Michael.

Awalnya Michael sempat mengira pemberitaan tersebut adalah lelucon 1 April alias April Mop. Namun ternyata masih terus diberitakan sampai sekarang.

Dia mengaku khawatir mengenai nasib 14 ribu pelajar dan mahasiswa Indonesia yang saat ini belajar di Tiongkok jika tidak ada koreksi dari pemberitaan itu.

“Ada 14 ribu pelajar di Tiongkok yang pulang bisa dituding telah ditanamkan ajaran komunis,” ujar Michael.

Selain PPI, kabar tersebut juga dibantah oleh Pengurus Cabang Istimewa Nadhlatul Ulama (PCINU) di Tiongkok. Mereka menegaskan tidak ada pelajar Indonesia yang diajarkan paham komunisme di kampus-kampus mereka di negara Tirai Bambu tersebut.

PCINU Tiongkok pun telah mengirimkan hak jawab kepada Republika.co.id. Pihak PCINU Tiongkok mengatakan, tidak ada mahasiswa maupun mahasiswi yang belajar si negeri Tiongkok yang diajarkan paham komunis di kampusnya.

“Berdasarkan pengalaman kami, universitas di Tiongkok tidak ada yang mengajarkan ideologi komunis seperti yang telah diberitakan Republika,” ujar Ketua Tanfidziyah PCINU Tiongkok, Nurwidiyanto, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Minggu (1/4/2018).

Sementara itu, Rois Syuriyah PCINU Tiongkok, Imron Rosyadi Hamid, sebagaimana dikutip dari laman Republika.co.id, Senin 02 April 2018, menyatakan keberatannya dengan judul maupun isi berita yang tidak didasari fakta, bersifat insinuatif dan provokatif.

Kendati demikian, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir menyatakan, tidak masalah jika pelajar/mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Tiongkok belajar paham komunis. Bagi Nasir, baik itu komunis, liberalis, maupun sosialis adalah salah satu dari ilmu pengetahuan yang harus dipelajari.

Namun, Nasir mewanti-wanti, mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri harus tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi dirinya. Jangan sampai, setelah kembali ke Indonesia, dia tidak sejalan dengan arah ideologi bangsa.

“Kalau pelajari, silakan. Tapi ideologinya harus tetap Pancasila,” kata Nasir selepas orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis Wisuda Universitas Islam Jember, Jawa Timur, Minggu (1/4/2018).

Karena itulah, Nasir menekankan pentingnya menanamkan semangat bela negara kepada semua generasi penerus bangsa. Sehingga, jika setelah dewasa mereka berkesempatan kuliah di luar negeri, di dalam dirinya sudah kokoh tertanam ideologi bangsa, yakni Pancasila.

“Langkah bela negara itu sangat penting agar ideologi Pancasila tertanam sedini mungkin. Coba sila pertama apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu kalau sudah tertanam, ya tidak akan terpengaruh paham komunis atau lainnya,” ujar dia.

Loading...

Berita lainnya