Ekonomi dan Bisnis

Prabowo Sebut Kemiskinan Naik 50%, Kepala BPS: Kalau Ngomong Harus Pakai Data

Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto bersama jajarannya saat menyampaikan rilis ekspor impor dan data lainnya dalam konferensi pers di kantornya, Senin (16/7/2018). (Foto: Kompas/Andri Donnal Putera)

Jurnalindonesia.co.id – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut kemiskinan di Era Presiden Joko Widodo (Jokowi) naik 50%. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto membantahnya.

Suhariyanto mempertanyakan dasar pernyataan Prabowo tersebut. Pasalnya, data BPS pada Maret 2018 justru menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berada pada level 9,8 persen, terendah sepanjang sejarah.

“Angka dari mana dulu? Kan kalau ngomong harus pakai data,” kata Suhariyanto di Jakarta, Senin (30/7/2018).

Suhariyanto menegaskan, BPS mengacu pada metode yang digunakan Bank Dunia di mana garis kemiskinan pada angka 2,5 dollar AS.

“Kalau cuma ngomong enggak pakai data agak susah, ya. Cek saja pakai data. Jadi kalau sebuah statement nggak ada datanya agak susah kita mengkonfirmasi,” ujar Suhariyanto.

Suhariyanto mengatakan, setiap penelitian harus menggunakan metode dan data yang baku. Sejak awal, BPS tak pernah mengganti metode penelitian mereka sehingga hasilnya pun akan sesuai dengan data yang ada meski tak selalu sempurna.

“Sekarang kalau kita menghitung metode, metodenya itu kan harus baku. Saya bisa saja bilang penduduk miskin 5% loh. Dari siapa (datanya)? Ngikutin saya, kan gitu. Atau saya bilang penduduk miskin Indonesia 50%, dari mana? Ya pokoknya ngikutin saya saja. Kan nggak bisa gitu,” ucapnya.

“Kita harus mengacu kepada standar metode yang baku, yang biasa dilakukan oleh semua negara. Kayak BPS, tadi saya bilang kita bukan BPS yang bikin metodenya, tapi mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang dibuat oleh lembaga internasional. Diterapkan di negara lain nggak? Diterapkan,” lanjutnya.

Ia memastikan bahwa penghitungan tingkat kemiskinan tersebut bukan karena kepentingan rezim yang berkuasa saat ini.

“Siapa pun presidennya, ada kenaikan, ada penurunan. Artinya BPS independen, tidak peduli presidennya siapa kalau memang naik ya naik,” tegas Suhariyanto.

Oleh sebab itu, Suhariyanto meminta siapapun yang menyangsikan hasil penelitian BPS ataupun klaim lainnya soal angka kemiskinan, sebaiknya didasari dengan metode dan data yang menunjang.

“Semua orang kan bisa ngomong versinya masing-masing,” kata dia.

Suhariyanto pun menjelaskan bagaimana pihaknya mengumpulkan data soal kemiskinan hingga didapat angka 9,8 persen tersebut. Metodologi yang dipakai BPS adalah dengan pendekatan konsep kebutuhan dasar.

“Perlu dijadikan catatkan bahwa metode ini bukan BPS yang ciptakan, tapi metode ini mengacu guidance internasional, dan metode ini juga digunakan di banyak negara berkembang seperti di Filipina, Vietnam, India, dan Pakistan,” ucapnya.

Dalam pendekatan yang digunakan BPS, kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi, dimana seseorang harus memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan.

“Jadi kita harus menghitung yang namanya garis kemiskinan yang dibagi menjadi garis kemiskinan makanan, dan non makanan. Penduduk miskin dikatakan miskin kalau pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan,” lanjutnya.

Kemudian, komponen-komponen terkait kemiskinan itu dihitung. Mulai dari kebutuhan makanan dan non makanan. Garis kemiskinan juga dihitung berbeda untuk setiap provinsi, serta dibedakan antara kota, dan desa.

“Jadi kalau kemarin BPS menyatakan bahwa garis kemiskinan nasional adalah Rp 401.220 itu hanya merupakan rata rata saja. Di sana bisa dilihat DKI garis kemiskinannya Rp 593.000, NTT Rp 354.898,” ujarnya.

Menurut Suhariyanto, sejak tahun 1999 hingga 2018, angka kemiskinan memang baru menyentuh angka 1 digit pada Maret 2018.

“Apa yang diperoleh BPS, bisa dilihat perkembangan kemiskinan dari tahun 1999 sampai Maret 2018. Jadi pada posisi Maret 2018 ini, memang untuk pertama kalinya persentase kemiskinan memasuki 1 digit 9,82%,” katanya.

Ada beragam faktor yang mendukung penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 9,82%. Suharianto menjelaskan, yang pertama adalah karena inflasi rendah. Dari September 2017 hingga Maret 2018, inflasi tercatat hanya 1,92%.

Faktor selanjutnya, rata rata pengeluaran harian untuk 40% lapisan masyarakat terbawah meningkat. Itu didorong oleh bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah.

“Pada triwulan ini bantuan sosial tumbuh lebih bagus 87,6% dibandingkan triwulan 1 2017. Program rastra dan bantuan pangan non tunai juga tersalurkan dengan bagus,” ujarnya.

Faktor berikutnya adalah nilai tukar petani (NTP) yang berada di atas 100. Ini adalah indikator yang mengukur kesejahteraan petani. Jika NTP di atas 100, artinya petani mengalami surplus. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.

Kritikan Prabowo

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam forum Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang diselenggarakan GNPF Ulama, Prabowo sempat berbicara tentang isu ekonomi, mulai dari kemiskinan hingga kondisi Badan usaha milik negara (BUMN) yang menurutnya telah mengkhawatirkan.

“Mata uang kita tambah, tambah rusak, tambah lemah. Apa yang terjadi adalah dalam 5 tahun terakhir kita tambah miskin, kurang-lebih 50% tambah miskin,” kata Prabowo di Menara Peninsula, Jakarta Barat, Jumat (27/7/2018).

Prabowo kemudian menyebut, setengah dari kekayaan nasional dikuasai oleh segelintir orang dan tentang kondisi BUMN.

“Hari terakhir ini BUMN kita dijual diam-diam tanpa transparansi. Pertamina sebagian dijual, Garuda bangkrut, PLN bangkrut, Perusahaan Gas Negara bangkrut,” ujarnya.

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo memang kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah di bidang ekonomi.

Eks Danjen Kopassus itu pernah mengatakan, berdasarkan hasil riset lembaga internasional, koefisien gini ratio Indonesia berada di angka 45. Artinya, 1 persen masyarakat menguasai 45 persen kekayaan nasional.

Baca: Prabowo: Mata Uang RI Tambah Lemah, Kita Makin Miskin, BUMN Dijual Diam-diam

Loading...

Berita lainnya