Politik

Sandiaga: Iklan di Bioskop Bikin Sebel Orang

Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno.
Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno.

Jurnalindonesia.co.id – Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno menanggapi soal iklan capaian kinerja pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yang ditayangkan di bioskop.

Sandi mengaku tidak akan meniru cara-cara semacam itu. Pasalnya, kata dia, keberadaan iklan di bioskop mengganggu masyarakat yang sengaja datang untuk menikmati film.

“Terus terang saja, karena masyarakat sudah tahu sendiri gitu. Kalau saya, saya akan bilang sama tim kampanye saya jangan taruh iklan di bioskop,” kata Sandiaga kepada wartawan di Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (14/9/2018).

“Karena apa? Karena orang datang ke bioskop itu pengin nonton film. Begitu ada iklan eh sebel gitu,” lanjutnya.

Meskipun pemerintah memang memiliki anggaran untuk sosialisasi semacam itu, yang jadi persoalan adalah, menurut Sandiaga, iklan tersebut ditayangkan di tahun politik sehingga bisa dianggap kampanye.

“Kalau pencapaian pemerintah dan sebagainya itu kan memang ada anggarannya untuk disosialisasi dan dalam masa kampanye gini, pasti bisa dianggap bagian dari kampanye,” ujar Sandiaga.

Baca juga: Perajin Tempe: Pak Sandi Harus Bisa Bedakan Mana Tempe Goreng dan Keripik Tempe

Polemik iklan

Seperti diketahui, video iklan yang menampilkan keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun 65 bendungan dalam waktu dua musim menuai polemik.

Iklan yang tayang di layar bioskop sebelum dimulainya film itu dianggap sebagian kalangan sebagai kampanye.

Tak sedikit Warganet yang menyampaikan protes. Bioskop sebagai ruang publik berbayar dianggap tak seharusnya disusupi iklan kampanye.

Sejumlah elite partai politik pun ikut menanggapi keberadaan iklan tersebut. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid meminta agar iklan tersebut dihentikan penayangannya.

Alasannya, kata Hidayat, iklan itu lebih menonjolkan sosok Jokowi ketimbang menyampaikan pencapaian pemerintah. Hal itu, menurut dia, bisa menimbulkan tafsir berbeda bagi siapa pun yang menyaksikannya.

Kritikan juga datang dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. Dia mengatakan, saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden, tak pernah sekalipun pemerintah saat itu memasang iklan di bioskop.

Sebab, kata Syarief, pemerintahan SBY menghindari hal-hal yang berpotensi melanggar peraturan kampanye.

Komentar lebih keras disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Tanpa panjang lebar Wakil Ketua DPR RI itu meminta agar iklan tersebut dicabut.

Baca juga: Habiburokhman: Setelah Sandiaga Beri Contoh Cinta Rupiah, Dolar Mulai Jinak

Tanggapan Istana

Pihak Istana pun angkat bicara terkait polemik soal iklan ini.

Staf Khusus Presiden Adita Irawati menjelaskan, iklan tersebut bukan diproduksi oleh pihak Istana, melainkan kementerian.

“Itu iklan produksi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bukan dari Istana,” kata Adita kepada Kompas.com, Kamis (13/9/2018) pagi.

Kemenkominfo, lanjut Adita, memang bertugas salah satunya menyampaikan program-program pemerintah, baik yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan.

Iklan di bioskop tentang pembangunan bendungan serta irigasi yang dipersoalkan sejumlah orang itu adalah bagian dari upaya Kemenkominfo menyampaikan program pemerintah yang sukses dilaksanakan.

“Jadi, dari kacamata Istana, itu adalah komunikasi pembangunan yang memang perlu dilakukan pemerintah agar masyarakat mengetahui hasil-hasil pembangunan dan dapat memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari,” ujar Adita.

Oleh karena itu, ia membantah apabila iklan itu dianggap sebagai kampanye Jokowi secara personal.

“Jelas bukan kampanye,” ujar dia.

Baca juga: Sandiaga Banyak Mengkritik Soal Ekonomi, tapi OK OCE Sendiri Gulung Tikar

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga sudah membantah bahwa iklan tersebut untuk mengkampanyekan sosok Jokowi.

“Yang kami sampaikan tersebut bukan bagian dari kampanye. Kementerian Kominfo tidak sama sekali melakukan kampanye terkait dengan pencapresan Pak Jokowi pada periode mendatang,” tegas Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu melalui akun resmi Facebook, Rabu (12/9/2018).

Iklan yang diproduksi kementeriannya itu merupakan peran dan tugas yang memang sudah diamanahkan kepada Kemenkominfo sebagai humas pemerintah atau government public relations.

Adapun pemilihan bioskop sebagai media iklan didasari atas sejumlah alasan.

Pertama, bioskop memberikan ruang untuk beriklan.

Kedua, bioskop dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan kepada khalayak. Sebab, jumlah penonton bioskop di Indonesia terbilang tinggi dan meningkat dari waktu ke waktu.

Tanggapan Bawaslu

Menanggapi polemik ini, Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menegaskan, iklan itu bukan bentuk curi start kampanye.

Alasannya, pertama, saat ini belum ada calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu.

Penetapan peserta pemilu presiden akan dilakukan pada 20 September 2018.

Alasan kedua, jika dilihat dari kontennya, iklan layanan masyarakat itu berkaitan dengan program kerja pemerintah.

Menurut dia, tidak didapati unsur kepesertaan pemilu, misalnya ada visi, misi, program kerja atau citra diri yang meliputi nomor urut pasangan calon atau logo partai politik pendukung.

Ratna meminta masyarakat untuk tak selalu memaknai sesuatu hal yang berhubungan dengan publikasi pencapaian pemerintah dengan kampanye.

“Segala aktivitas itu jangan selalu dimaknai bagian dari curi start kampanye. Jadi ada sikap-sikap bijak untuk kemudian bisa memulai peristiwa dengan bijaksana, tidak menimbulkan kegaduhan untuk menghadapi Pemilu 2019,” ujar Ratna.

Baca juga: Habib Novel Sebut #2019GantiPresiden Gerakan Dakwah Antipenjajah

Loading...

Berita lainnya