Ekonomi dan Bisnis, Politik

“Serangan” Tommy Soeharto ke Jokowi, dari Utang Pemerintah hingga Korupsi

Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.
Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. (Foto: istimewa)

Jurnalindonesia.co.id – Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra, mengkritik sejumlah kebijakan yang diambil pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK). Dari soal utang pemerintah, dana desa hingga korupsi yang dinilainya masih merajalela.

Utang pemerintah

Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto mengaku prihatin dengan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Menurutnya, 20 tahun reformasi bukannya mendapat kemajuan, malah kemunduran.

“Kita sangat prihatin sekali 20 tahun kita telah melakukan reformasi bukan kemajuan tapi keprihatinan. Kita punya utang sampai Rp 5.000 triliun menurut laporan BI, dan bahkan menurut Indev sudah Rp 7.000 triliun utang kita yang dengan bunga tinggi, dan kita tidak tahu kapan kembali. Utang wajar tapi kita harus tahu kapan utang bisa dilunasi,” kata Tommy dalam pidatonya di Memoarial Jenderal Besar Soeharto, Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta, Senin (11/6/2018).

Baca: Tommy Kritik Utang Luar Negeri Era Jokowi dan Membandingkan dengan Era Bapaknya

Investasi asing dan Impor

Selain itu, Tommy juga menyoroti mengenai investasi asing dan masih banyaknya impor yang dilakukan pemerintah. Padahal, kata Tommy, sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini sangat melimpah.

“Sekarang juga investasi asing bukan hanya membawa modal tapi juga membawa orangnya seperti yang disampaikan Mbak Titiek tadi. Ini memprihatinkan, sementara pengangguran di Indonesia semakin meningkat yang tidak mendapatkan penyaluran yang baik,” ucap menurut anak bungsu Soeharto ini.

Dana desa

Tak hanya itu, Tommy juga mengkritik kebijakan dana desa. Dana yang mestinya untuk kemajuan desa, tapi kemudian hanya untuk membangun infrastruktur yang Tommy nilai tak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Seperti dana desa kesannya baik, dana desa untuk memakmuran tapi faktanya hanya bisa untuk infrastruktur. Bagaimana infrastruktur itu bisa memakmurkan rakyat, jelas itu tidak bisa. Ternyata hal tersebut tidak lain adalah pengalihan anggaran dari APBN dan APBD di infrastruktur yang sebelumnya ada, dialihkan ke dana desa. Seolah dana desa ada untuk kemakmuran, ternyata faktanya berbeda,” ujarnya.

Baca juga: Tommy Soeharto Kenalkan Sistem Sekolah Online untuk Hemat Anggaran Pendidikan

Korupsi Kolusi Nepotisme

Selanjutnya, Tommy juga menyoroti soal korupsi yang justru sekarang makin merebak.

Hal tersebut dia sampaikan saat ditanya mengenai korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di era kepemimpinan Soeharto. Tommy pun meminta semua pihak untuk bisa menilai lebih jelas, lebih teliti, dan adil.

“Apakah KKN sekarang lebih baik. Korupsi di mana-mana. OTT setiap hari hampir ada. OTT setiap hari dari partai mana? Dijawab di situ memperlihatkan selama reformasi ini seharusnya membuat yang tidak baik menjadi baik. Nyatanya tidak berjalan semestinya, bahkan rakyat semakin terpuruk. Bahkan di Pulau Jawa yang namanya petani hanya 30 persen, yang 70 persen sebagai buruh karena lahannya sudah dijual,” katanya.

Baca juga: Amien Rais: Soeharto Bukan Pemimpin Bertangan Besi yang Tega Menindas Rakyat

Berita lainnya