Daerah, DKI Jakarta

Soal Pembatalan Program Rusun, DPRD DKI: Dulu Pemprov Minta Anggaran Sampai Kayak Mau Nangis

Sekretaris Komisi D DPRD DKI, Pandapotan Sinaga
Sekretaris Komisi D DPRD DKI, Pandapotan Sinaga. (Foto: Beritajakarta.id)

Jurnalindonesia.co.id – Komisi D DPRD DKI Jakarta mempertanyakan alasan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mencoret anggaran pembangunan rumah susun tahun 2018.

Padahal, kata Sekretaris Komisi D Pandapotan Sinaga, dulu Pemprov DKI memohon-mohon ke DPRD DKI mengizinkan untuk menganggarkan program tersebut.

“Padahal waktu kalian minta anggaran itu, kalian mintanya kayak mau nangis, tetapi sekarang tidak bisa dieksekusi,” kata Pandapotan dalam rapat komisi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (7/8/2018).

Diketahui, ada tiga rusun yang anggaran pembangunannya dicoret, yakni Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng, Rusun PIK Pulogadung, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat.

Baca: Anies Akan Coret Program 8 Rusun yang Dirancang Ahok Senilai Rp1,3 T

Ketua Komisi D DPRD DKI Iman Satria menambahkan, ketidakmampuan menyelesaikan proyek ini adalah bukti ketidaktelitian Pemprov DKI.

Loading...

Gagalnya pembangunan rusun akan membuat sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) menjadi besar.

“Itu hampir Rp 1 triliun loh, akan menjadi silpa, kan enggak karuan,” kata Iman.

Jika sejak awal memang tidak bisa dieksekusi, mestinya anggaran tersebut dialihkan ke program lain, misalnya untuk subsidi pangan bagi pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP).

“Waduh, masyarakat akan sangat berterima kasih itu,” ujar Iman.

Baca juga: DPRD DKI Sebut Anies Jadi Bahan Lelucon Akibat Buruknya Kinerja Bawahan

Loading...

Tulis pendapat anda