Nasional

Soal Pengusiran Relawan Asing Tak Berizin, Gerindra: Pemerintah Arogan

Saraswati Djojohadikusumo
Saraswati Djojohadikusumo. (Foto: Mery/era.id)

Jurnalindonesia.co.id – Partai Gerindra angkat bicara soal polemik pengusiran relawan asing dari Palu, Sulawesi Tengah.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, ada sejumlah relawan asing yang diusir dari Palu lantaran tak memiliki izin untuk membantu proses penanganan pasca gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Para relawan itu, menurut BNPB, hanya memegang visa turis.

Meski demikian, Gerindra menilai sikap pemerintah tersebut sebagai suatu arogansi.

“Ironis dan terlihat arogansi sikap pemerintah terhadap relawan asing, tapi di sisi lain menerima dengan tangan terbuka bantuan barang dan finansial,” kata anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dalam keterangannya, Kamis (11/10/2018).

Dia mengakui memang ada aturan soal relawan asing. Namun, ujar Politikus yang akrab disapa Sara ini, pemerintah tidak konsisten. Sara pun membandingkan kondisi antara di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Palu.

“Ya memang regulasi itu ada untuk keamanan relawan dan keamanan nasional, tapi selama ini regulasi tidak dijalankan konsisten dari Lombok sampai Palu. Belum lagi minimnya sosialisasi aturan itu yang membuat semuanya terlihat tidak jelas,” ucapnya.

Keponakan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto itu menanyakan kapan pemerintah mau membuka lebar akses untuk bantuan asing, termasuk keahlian dan akses perlengkapan relawan asing? Menurutnya, saat ini Indonesia sudah kesulitan memenuhi kebutuhan korban bencana.

“Perlu seberapa parah kondisi korban dan lokasi gempa untuk pintu bantuan dibuka seluas-luasnya? Saran saya regulasi cukup dengan ‘police background check certificate‘ yang dimintakan dari setiap relawan asing dan berkolaborasi dengan organisasi lokal,” ujarnya.

Baca juga: Gerindra Nilai Pemerintah Lambat Tangani Bencana Palu dan Donggala

Dia juga mengingatkan pemerintah untuk transparan soal penyaluran bantuan. Bila perlu KPK harus turun tangan.

“KPK perlu mengawasi dan mengawal penyaluran bantuan untuk menghindari penyimpangan. KPK pernah membuka kantor di Aceh saat bencana Aceh, dan hal yang sama perlu dilakukan di Palu,” ujar putri pengusaha Hasyim Djojohadikusumo itu.

Loading...

Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, para relawan asing tersebut diusir karena tidak memiliki izin dan tidak berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri ataupun BNPB.

Lagipula, kata Sutopo, bantuan yang akan mereka berikan juga tidak dibutuhkan dalam proses penanganan di Palu dan sekitarnya.

“Relawan asing yang diminta keluar Palu adalah relawan asing yang tidak memiliki izin dan tidak berkoordinasi sebelumnya. Mereka menggunakan visa turis. Mereka memiliki keahlian yang tidak dibutuhkan,” kata Sutopo kepada detikcom, Kamis (11/10/2018).

“Sejak awal pemerintah Indonesia hanya akan menerima bantuan empat kebutuhan yaitu transportasi udara, tenda, genset dan water treatment. Relawan asing bidang SAR dan medis tidak diperlukan. Sementara relawan asing tiba-tiba masuk ke daerah bencana dan tidak berkoordinasi dengan Kemenlu dan BNPB,” lanjutnya.

Polemik pengusiran relawan asing dari Palu ini mencuat setelah muncul pernyataan yang mana mereka diminta meninggalkan Palu oleh pihak berwenang. Mereka menyebut bantuan relawan asing tidak dibutuhkan.

Seperti dilansir AFP, Kamis (11/10/2018), para relawan asing mengaku dicegah mengakses kawasan Palu. Relawan Gift of the Givers, Ahmed Bham dari Afrika Selatan, diberi tahu bahwa ada peraturan baru yang melarang tim SAR asing menyelamatkan korban tewas.

Bham menuturkan, para relawan asing disuruh kembali ke negaranya. Dia menyebut ‘mereka’ tidak membutuhkan bantuan relawan asing tanpa merinci siapa ‘mereka’ yang dimaksud.

“Kami punya tim SAR berpengalaman dengan alat-alat yang spesifik. Saya ingin menggunakannya,” kata Bham kepada AFP di Palu.

Baca juga: BNPB: Seluruh Alat Pendeteksi Tsunami di Indonesia Tak Berfungsi Sejak 2012

Loading...

Tulis pendapat anda