Ekonomi dan Bisnis

Tantang Jokowi Blak-blakan Soal Utang, Demokrat: Biar Data yang Bicara

Ferdinand Hutahaean
Ferdinand Hutahaean

Jurnalindonesia.co.id – Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat (PD), Ferdinand Hutahaean mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka data soal utang negara.

Hal itu dia sampaikan melalui akun Twitter-nya, @LawanPoLitikJKW, pada Senin (9/4/2018).

Menurut Ferdinand, dengan membuka data, semua akan transparan dan tidak menjadi fitnah.

“Ayo pak @jokowi dan ibu SMI @KemenkeuRI. Buka saja data utang negara kita supaya transparan dan tidak jadi fitnah terutama bagi sesama pemimpin bangsa,” cuitnya.

Ferdinand menilai konyol jika menyalahkan utang pada pemimpin sebelumnya.

“Pemerintah tidak perlu sibuk gunakan pendukung dan buzzer untuk membentuk opini seolah Jokowi bukan penyebab naiknya utang luar negeri saat ini.

Dan menyalahkan pemerintah sebelumnya, itu konyol namanya..!!

Kita tantang pemerintah untuk buka data utang sejak Indonesia berdiri.

Biar data yang bicara.

Bukan mulut yang penuh muslihat dan retorika.

Baca: Sebut Rezim Jokowi Tukang Utang, Rustam Ibrahim Skak Fadli Zon

Sebelumnya, Jokowi sempat menyampaikan, saat dirinya menjabat, pemerintahannya diwarisi utang sebesar Rp 2.700 tiliun dari pemerintah sebelumnya.

Nilai itu, kata Jokowi, terus naik akibat adanya bunga.

“Saya dilantik utangnya sudah Rp 2.700 triliun. Saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun Rp 250 triliun. Kalau 4 tahun sudah tambah 1.000,” kata Jokowi saat menghadiri Konvensi Nasional Galang Kemajuan (GK) Center Jokowi 2018 di Gedung Puri Begawan, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/4/2018).

“Ngerti nggak ini?” tanya Jokowi.

Jokowi meminta masyarakat untuk berpikir jernih mengenai isu utang negara selama dia memimpin.

“Supaya ngerti, jangan dipikir saya utang segede itu. Enak aja,” ujarnya.

Baca juga: Faisal Basri Sebut Pemerintah Utang Banyak Bukan untuk Infrastruktur, Tapi untuk Belanja Pegawai

Sementara itu, Kementerian Keuangan, beberapa waktu lalu mengatakan bahwa jika utang negara saat ini masih dalam tahapan yang wajar.

Menurut Kemenkeu, rasio utang Indonesia per Februari 2018 29,2 persen dari PDB.

Hal tersebut menunjukkan, jumlah utang masih dalam batas aman, sebagaimana UU No. 17 Tahun 2003.

Dalam Pasal 12 ayat 3 UU No 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal sebesar 3% dan utang maksimal 60% dari PDB.

Selain itu, Kemenkeu juga menyampaikan, jika tiga lembaga pemeringkat di dunia Fitch, S&P dan Moody’s menilai bahwa perekonomian Indonesia saat ini sehat.

Baca juga: PKS Protes Pernyataan Sri Mulyani yang Bandingkan Utang RI dengan Jepang

Terkait data utang dari era ke era, seorang netizen mengunggah sebuah data yang memperlihatkan jika pada pemerintahan SBY, rasio utang cenderung menurun.

Berikut rinciannya:

1. Soeharto (Rp 551,4 triliun dengan rasio utang 57,7 persen) tahun 1998.

2. BJ Habibie (Rp 938,8 triliun dengan rasio utang 85,5 persen) tahun 1999.

3. Gus Dur (Rp 1.491 triliun dengan rasio utang 77,2 persen) tahun 2001.

4. Megawati (Rp 1.298 triliun dengan rasio utang 56,6 persen) tahun 2004.

5. SBY (Rp 2.608,8 dengan rasio utang 24,7 persen) tahun 2014.

6. Jokowi (Rp 4.777,24 triliun dengan rasio utang 34 persen) tahun 2017.

“SBY 10 thn byr Utang (trutama melunasi IMF), tp ttap ambil utang, jd besaran Utang ttap naik, tp berhasil menaikan PDB lbh dr 4X lipat, shg rasio utang menurun. Daftar proyek yg jmn SBY, ada yg sdh sls pd masanya, ada yg masih jalan cz jangka panjang,” cuitnya.

Baca juga: Tommy Kritik Utang Luar Negeri Era Jokowi dan Membandingkan dengan Era Bapaknya

Loading...

Berita lainnya