Daerah, DKI Jakarta, Ekonomi dan Bisnis

Terbitkan Pergub, Anies Dinilai Langgar Janji Soal Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Foto: Susylo Asmalyah/Antara)

Jurnalindonesia.co.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) No 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Pergub ini ditetapkan pada 4 Juni 2018, ditandatangani oleh Anies Baswedan. Pergub ini diundangkan pada 7 Juni 2018, diteken Sekda DKI Saefullah.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta pun melontarkan kecaman keras atas kebijakan Anies tersebut karena dianggap sebagai bentuk dukungan atas keberlanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“Setelah tidak melakukan pembongkaran, tapi hanya penyegelan bangunan di Pulau D hasil reklamasi, Anies-Sandiaga ternyata memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta,” kata pengacara publik LBH Jakarta yang bergabung di Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, dalam keterangan tertulis, Selasa (13/6).

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta pun menilai Pergub yang baru ini cacat hukum, karena merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

Dalam Pasal 71 Perpres 54 Tahun 2008 tersebut disebutkan bahwa Keppres 52 Tahun 1995 yang terkait dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengatakan, proyek reklamasi Teluk Jakarta masih memiliki berbagai permasalahan seperti tidak adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) kawasan maupun regional, tidak adanya rencana zonasi (RZWP-3-K) dan rencana kawasan strategis, ketidakjelasan tentang lokasi pengambilan material pasir, hingga pembangunan rumah dan ruko di atas pulau reklamasi tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Nelson kemudian mengungkit janji Anies saat kampanye pemilihan kepala daerah Jakarta yang lalu. Saat itu Anies berjanji akan menghentikan reklamasi, bagian dari poin nomor 6 dari 23 janji politik Anies-Sandiaga.

“Suatu utang yang harus dibayar kepada pemilihnya yang percaya bahwa janji tersebut akan terwujud. Namun, janji sepertinya tinggal janji saja,” kata Nelson.

Sebelumnya Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta juga mengkritik Anies yang hanya menyegel bangunan di Pulau D kawasan Reklamasi Teluk Jakarta. Juru bicara Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Martin Hadiwinata meminta Anies untuk membongkar seluruh bangunan di Pulau D, karena penyegelan bangunan pernah dilakukan beberapa kali, namun pengembang diduga masih melanjutkan pembangunan.

Penyegelan pernah dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2014. Setelah itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel bangunan yang sama pada 2016. Baik Ahok, KLHK dan Anies menyegel properti milik pengembang Pulau D yakni PT Kapuk Naga Indah (KNI), anak perusahaan PT Agung Sedayu Group.

“Tidak cukup penyegelan itu. Ternyata dalam proses itu pembangunan di Pulau C dan D terus berjalan,” ujar Martin kepada Katadata.co.id, Jumat (8/6).

Martin mengatakan, Anies harus menindaklanjuti penyegelan dengan pembongkaran bangunan. Setelah itu, pulau D dapat dimanfaatkan di antaranya dengan menjadikannya sebagai kawasan konservasi atau hutan kota. Martin menilai, opsi mengubah Pulau D sebagai kawasan konservasi bila pembongkaran pulau dianggap merugikan negara.

Tandatangani Pergub

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang pengelolaan dan pemanfaatan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pergub ini sekaligus membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Pantura Jakarta yang bersifat ad hoc non-perangkat daerah dalam pengelolaan reklamasi.

Pergub Nomor 58 Tahun 2018 yang ditetapkan Anies pada 7 Juni 2018 tersebut mengungkap bahwa BKP Pantura Jakarta akan merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan reklamasi Pantura Jakarta. Pergub itu saat ini telah diunggah di situs resmi pemerintah provinsi Jakarta.

Dalam pasal 4 ayat 2 buruf b disebutkan, pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana teknis dan program pengembangan reklamasi Pantura Jakarta meliputi antara lain pemanfaatan tanah pulau reklamasi, pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana, dan pemeliharaan lingkungan reklamasi, termasuk pengendalian pencemaran lingkungan.

“Pengoordinasian pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan tanah Hak Guna Bangunan oleh perusahaan mitra yang berada di atas Hak Pengelolaan Daerah sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan teknis dan program reklamasi Pantura Jakarta, serta pemanfaatan tanah Hak Guna Bangunan oleh perusahaan mitra,” bunyi huruf g dan h pasal 4 peraturan terkait.

Pergub itu juga merinci pembentukan BKP Pantura Jakarta, lembaga yang bersifat ad hoc non-perangkat daerah yang melaksanakan koordinasi pengelolaan reklamasi pantai utara.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BKP Pantura Jakarta dapat membentuk tim teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus atau meminta bahan yang diperlukan dari unit kerja terkait.

Berita lainnya