Ekonomi dan Bisnis

Zulkifli Hasan Pemecah Rekor Terbanyak Menerbitkan Izin Perkebunan ke Taipan

Zulkifli Hasan
Zulkifli Hasan. (Foto: Antara/Saptono)

Jurnalindonesia.co.id – Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengungkapkan keprihatinannya soal penguasaan lahan di Indonesia.

Dalam sebuah diskusi di Bandung beberapa waktu lalu, Amien Rais sempat menyebut bahwa 74 persen wilayah negeri ini dimiliki kelompok tertentu, dan seolah dibiarkan.

“Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?” kata Amien dalam diskusi ‘Bandung Informal Meeting’ yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (18/3/2018).

Baca: Amien Rais Minta Waspadai Pembagian Sertifikat oleh Jokowi

Terkait hal tersebut, peneliti dari Greenomics Indonesia meminta Mantan Ketua MPR RI itu untuk mempelajari data pelepasan kawasan hutan kepada sejumlah kelompok bisnis tertentu, setidaknya selama 13 tahun terakhir.

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Vanda Mutia Dewi mengatakan, hasil studi Greenomics Indonesia memperlihatkan bahwa selama periode 2004-2017, kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu seluas lebih dari 2,4 juta hektar, atau sekitar lebih dari 36 kali lipat luas DKI Jakarta.

Lebih dari 90% dari izin-izin perkebunan yang telah diterbitkan itu, merupakan izin-izin ekspansi perkebunan sawit yang diberikan kepada para pelaku bisnis.

“Lebih dari 2,2 juta hektar atau lebih dari 91% atau setara lebih dari 33 kali lipat luas DKI Jakarta, izin-izin perkebunan tersebut diberikan pada periode Presiden SBY. Sedangkan, izin-izin perkebunan yang diberikan pada era Presiden Joko Widodo, seluas lebih dari 200 ribu hektar, atau di bawah 9%,” ujar Vanda, melalui keterangannya, Kamis (22/3/2018).

Berdasarkan studi tersebut, menurut Vanda, Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2009-2014, memecahkan rekor sebagai menteri yang paling banyak memberikan izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu.

Zulkifli, yang ketika itu menjabat Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), memberi perizinan kebun dengan luas 1,64 juta hektar, atau hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta.

Loading...

Lebih lanjut Vanda mengatakan, izin perkebunan yang diterbitkan oleh Zulkifli Hasan setara dengan hampir 70% dari total luas izin perkebunan yang telah diberikan kepada para pebisnis selama periode 2004-2017.

“Angka tersebut belum termasuk luas areal perkebunan sawit yang ‘diputihkan’ dari stempel kawasan hutan pada periode ketika Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan MS Kaban periode 2004-2009, menerbitkan izin-izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu seluas hampir 600 ribu hektar, atau setara hampir 9 kali lipat luas DKI Jakarta. Luas izin-izin perkebunan yang diberikan oleh Menteri Kaban tersebut, setara hampir 24% dari total luas izin yang diberikan selama 2004-2017.

Sedangkan, izin perkebunan yang telah diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melalui Kepala BKPM, seluas 216 ribu hektar, setara lebih dari 3 kali lipat luas DKI Jakarta, atau 8,9% dari total luas izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu selama 2004-2017.

“Data legal di atas sebaiknya perlu menjadi perhatian Pak Amien Rais, karena ketika kader PAN menjabat sebagai Menteri Kehutanan, justru tercatat sebagai juara pemberi izin-izin perkebunan kepada grup-grup bisnis tertentu, hingga hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta,” jelas Vanda.

Menindaklanjuti pengumuman Presiden Jokowi pada pertengahan April 2016 soal moratorium ekspansi sawit pada hutan dengan tutupan yang masih baik, Greenomics meminta agar Inpres Moratorium tersebut dapat diterbitkan segera.

“Sehingga seluruh izin-izin perkebunan, terutama yang diterbitkan pada periode 2004-2017, memiliki dasar hukum untuk dievaluasi,” pungkasnya.

Baca juga: Hanafi Rais: Kritik Pak Amien Suarakan ‘Silent Majority’ yang Rindu Keadilan

Loading...

Tulis pendapat anda