Jurnal Indonesia — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan perkembangan penanganan empat bencana kepada Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama penanganan saat ini adalah percepatan pemulihan pascabencana.

Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (7/9/2026). Rapat yang digelar secara hybrid ini membahas empat isu bencana utama: gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), erupsi Gunung Anak Krakatau, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah, serta progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh dan Sumatera.

Status Gunung Anak Krakatau Naik Menjadi Siaga

Suharyanto menjelaskan bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau mengalami peningkatan. Sejak 2 Juli 2026, statusnya telah dinaikkan dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga). BNPB telah mengirimkan tim pendahulu untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan.

“Tadi kami sudah melakukan video conference dengan Kepala BPBD. Semuanya melaporkan bahwa tidak ada korban jiwa sementara yang dilaporkan,” ujar Suharyanto dalam keterangannya pada hari yang sama.

Abu vulkanik dari erupsi dirasakan hingga wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, berdampak pada tiga kabupaten dan 15 kecamatan. Meskipun demikian, belum ada pemerintah daerah yang menetapkan status kedaruratan. Erupsi ini juga memberikan dampak signifikan terhadap operasional penerbangan di delapan bandara. BNPB telah menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hybrid untuk membantu meluruhkan abu vulkanik.

“Pesawat beroperasi dari Pondok Cabe dan dilaksanakan sampai malam hari. Diharapkan operasi modifikasi cuaca yang dilakukan sejak hari ini hingga nanti malam dapat membantu mempercepat peluruhan abu vulkanik,” jelasnya.

Penanganan Gempa NTT dan Bantuan Logistik

Dalam laporan tersebut, BNPB juga memaparkan penanganan gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang NTT. Logistik yang tersalurkan telah mencapai 2.142 ton dengan tingkat distribusi 98,39 persen, didukung oleh 115 sortie pesawat dan 2 kapal. Posko Dukungan Logistik Nasional di Bandara Halim telah ditutup dan bantuan dialihkan ke Gudang Logistik BNPB di Jati Asih, Kota Bekasi.

Jaringan listrik dan telekomunikasi berangsur pulih, dan rumah sakit lapangan telah didirikan. “Kami juga mendirikan tenda darurat sebagai sekolah sementara sehingga tidak ada anak-anak yang tidak bersekolah,” kata Suharyanto.

Untuk rumah yang terdampak, BNPB fokus pada verifikasi data kerusakan. Bantuan stimulan diberikan sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan pembangunan hunian sementara atau Dana Tunggu Hunian sebelum rumah tipe 36 dibangun bagi rumah rusak berat.

Tantangan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi tantangan besar. Hingga 6 September 2026, total lahan terbakar di enam provinsi prioritas mencapai 72.009,10 hektare, dengan 939,45 hektare di antaranya masih belum padam.

Operasi pemadaman melibatkan 43.481 personel gabungan dari berbagai instansi, termasuk BNPB, BPBD, TNI-Polri, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, dan relawan. Sebanyak 55 unit armada udara telah diterjunkan, terdiri dari 19 heli patroli atau pesawat OMC dan 36 heli water bombing. Tiga unit heli Chinook tambahan dari Kementerian Pertahanan direncanakan tiba pada 10 September 2026.

Dukungan logistik, personel, dan armada udara terus diprioritaskan ke wilayah terdampak. Suharyanto mengakui adanya kendala dalam penanganan karhutla.

“Kendalanya terutama karakter lahan, akses, cuaca dan ketersediaan sumber air,” ujarnya. Api di lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan, memerlukan pendinginan dan pemantauan lebih lanjut. Akses darat yang sulit di beberapa lokasi juga membutuhkan dukungan water bombing, ditambah kondisi panas, kering, dan angin yang dapat memunculkan kembali titik api.

Rehabilitasi Pascabencana di Aceh dan Sumatera

BNPB juga melaporkan progres rehabilitasi pascabencana di Aceh dan Sumatera. Per 6 September 2026, transfer bantuan untuk rumah rusak sedang dan ringan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp 703.017.000.000.

Untuk pembangunan hunian tetap (huntap), dari 27.809 unit usulan, sebanyak 14.897 unit telah direviu dan siap dibangun. Total huntap yang dalam proses pembangunan mencapai 1.055 unit, dengan 841 unit telah selesai dan 214 unit masih dalam pengerjaan.

“Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses verifikasi dan pencairan agar masyarakat segera dapat menyelesaikan perbaikan rumahnya,” kata Suharyanto. Ia menambahkan, “Kami targetkan seluruh huntap yang sudah direviu dapat segera dibangun. Koordinasi dengan Kementerian PUPR dan pemerintah daerah terus kami perkuat.”

Suharyanto optimistis seluruh bencana dapat ditangani secara bertahap. Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah terus diperkuat, sementara kesiapsiagaan dan mitigasi bencana akan menjadi fokus utama ke depan sesuai arahan Presiden.