Jurnal Indonesia — JAKARTA – Rangkaian erupsi Gunung Anak Krakatau dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia baru-baru ini menjadi sebuah alarm penting bagi ketahanan ekonomi nasional. Kadin Indonesia Institute menilai bahwa kesiapan dalam menghadapi bencana kini tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan keselamatan dan lingkungan semata, melainkan telah menjadi bagian integral dari daya saing ekonomi Indonesia.

Aktivitas vulkanik Anak Krakatau dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan dampak signifikan, termasuk pembatalan atau penundaan hampir 3.000 penerbangan dan mempengaruhi sekitar 341.000 penumpang. Meskipun beberapa bandara kini telah kembali beroperasi normal, aktivitas vulkanik gunung tersebut tetap berada dalam pemantauan ketat. Di sisi lain, karhutla masih terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Director of Insight Kadin Indonesia Institute, Fakhrul Fulvian, menekankan bahwa bencana dapat dengan cepat bertransformasi dari sekadar masalah lokal menjadi gangguan yang meluas terhadap jaringan ekonomi nasional. “Bagi dunia usaha, pertanyaannya bukan hanya seberapa cepat bencana dapat ditangani, tetapi lebih krusial adalah seberapa cepat para pekerja dapat kembali beraktivitas, barang-barang dapat kembali bergerak, dan kegiatan usaha dapat terus berjalan meskipun sebagian dari jaringan ekonomi mengalami gangguan,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).

Fakhrul menambahkan bahwa Indonesia perlu melengkapi kapasitas respons bencananya dengan sebuah National Business Continuity Framework. Kerangka kerja ini diharapkan dapat menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola infrastruktur, serta dunia usaha secara sinergis.

Kerangka tersebut harus mampu memetakan simpul-simpul ekonomi yang kritis. Ini mencakup bandara, pelabuhan, kawasan industri, jaringan listrik, telekomunikasi, pusat data, dan jalur logistik. Pemetaan ini juga harus mencakup identifikasi jalur alternatif ketika salah satu simpul utama mengalami gangguan.

“Kita perlu bergerak dari sekadar respons bencana menuju keberlangsungan ekonomi. Setelah sebuah bandara ditutup, misalnya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana penumpang dan kargo dapat dialihkan. Jika jalur logistik terganggu, kita harus sudah mengetahui rute alternatif dan kapasitas yang tersedia,” jelasnya.

Fakhrul menilai keterlibatan aktif dari dunia usaha juga merupakan elemen penting. Koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam penanganan karhutla dapat diperluas menjadi sebuah protokol kesiapsiagaan sektor swasta untuk berbagai jenis bencana.

Mitigasi Sebagai Penyangga Ekonomi

Kadin Indonesia Institute juga mendorong agar anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi bencana dipandang sebagai economic buffer atau penyangga ekonomi, bukan sekadar biaya penanganan bencana semata. Sistem peringatan dini, pemantauan vulkanologi dan cuaca, ketersediaan peralatan pemadam, jalur evakuasi yang jelas, sistem komunikasi darurat, hingga penyediaan infrastruktur alternatif, semuanya memiliki nilai ekonomi yang signifikan karena dapat mengurangi potensi kerugian yang timbul akibat bencana.

“Kita sangat mahir dalam menghitung biaya kapasitas, namun kita juga harus semakin mahir dalam menghitung biaya gangguan. Kapasitas yang mungkin terlihat menganggur pada hari-hari normal justru dapat berubah menjadi penyangga ekonomi yang sangat berharga ketika bencana terjadi,” ungkap Fakhrul.

Menurutnya, dunia usaha juga perlu secara proaktif memasukkan aspek ketahanan atau resilience dalam setiap keputusan investasinya. Efisiensi yang dicapai melalui persediaan tipis, ketergantungan pada satu pemasok, atau hanya menggunakan satu jalur transportasi, dapat secara signifikan meningkatkan risiko ketika terjadi gangguan.

“Indonesia membutuhkan keduanya. Infrastruktur harus dirancang efisien pada hari-hari normal, namun sistem ekonomi juga harus memiliki penyangga yang memadai untuk tetap dapat beroperasi pada hari-hari ketika keadaan tidak normal,” katanya.

Fakhrul menambahkan bahwa ketahanan terhadap bencana pada akhirnya dapat menjadi salah satu faktor penarik bagi investor. Para investor tidak hanya mempertimbangkan biaya tenaga kerja, pajak, dan ketersediaan infrastruktur dasar, tetapi juga keandalan pasokan listrik, kelancaran rantai pasok, perlindungan bagi pekerja, serta kecepatan pemulihan kegiatan usaha setelah terjadi guncangan.

Kadin Indonesia Institute mendorong pemerintah dan dunia usaha untuk memanfaatkan momentum erupsi Anak Krakatau dan karhutla sebagai pendorong untuk menyusun National Business Continuity Framework. Kerangka ini idealnya mencakup pemetaan infrastruktur kritis, identifikasi kapasitas alternatif, perumusan protokol respons, penentuan kebutuhan anggaran, dan penetapan target pemulihan ekonomi.

“Tujuan akhirnya sangat sederhana. Kita tidak mungkin menghilangkan seluruh potensi bencana, tetapi kita dapat secara signifikan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh sebuah bencana terhadap perekonomian. Itulah nilai ekonomi sesungguhnya dari ketahanan,” tutup Fakhrul.