Jurnal Indonesia — JAKARTA, investor.id – Pemerintah Indonesia tengah bersiap menghadapi potensi konflik di Timur Tengah dengan merancang skema evakuasi berskala besar bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di kawasan tersebut. Langkah antisipatif ini diambil sebagai respons atas meningkatnya eskalasi ketegangan keamanan di wilayah itu.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara terkait. Koordinasi ini krusial untuk memastikan seluruh tahapan penanganan evakuasi berjalan sesuai prosedur diplomatik dan menghormati kedaulatan negara lain.

“Kita sedang koordinasi dengan pihak KBRI dan Kemlu karena ini melibatkan otoritas negara lain. Jadi, semuanya harus sesuai prosedural dan hubungan diplomatik kita,” ujar Menteri Mukhtarudin usai Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Mukhtarudin menambahkan, pemerintah tidak hanya memantau situasi di Iran, tetapi juga mencermati perkembangan keamanan di seluruh wilayah Timur Tengah secara komprehensif. Beberapa KBRI di kawasan tersebut telah mengeluarkan imbauan resmi kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk meningkatkan kewaspadaan.

“Khususnya yang berada di Abu Dhabi dan sekitarnya, sudah diberikan semacam pengumuman dari KBRI agar selalu waspada dan bersiap menghadapi segala kemungkinan,” tuturnya. Menteri P2MI menekankan bahwa pemerintah bertekad untuk tidak kecolongan dan telah mematangkan berbagai skenario darurat apabila situasi di Timur Tengah memburuk secara mendadak.

“Prinsipnya, pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika terjadi sesuatu yang luar biasa, baik untuk evakuasi besar-besaran maupun penanganan khusus terhadap WNI dan pekerja migran kita di sana,” tegas Mukhtarudin.

Ketegangan yang Kembali Membara

Situasi keamanan di Timur Tengah dilaporkan berfluktuasi sejak Februari 2026, terutama setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan ofensif bersama terhadap Iran. Iran kemudian membalas dengan serangan rudal dan pesawat nirawak (drone) yang menargetkan beberapa negara Teluk yang menampung aset militer AS.

Meskipun Iran dan AS sempat menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang dimediasi oleh Pakistan pada bulan lalu untuk mengakhiri konflik, perdamaian tersebut tampaknya berumur pendek. Dalam beberapa hari terakhir, situasi kembali memanas akibat perselisihan baru terkait kontrol di Selat Hormuz, yang memicu aksi saling serang susulan antara kedua pihak.

Kawasan Timur Tengah, khususnya negara-negara Teluk, merupakan destinasi utama bagi jutaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik di sektor domestik maupun profesional. Namun, wilayah ini juga menjadi episentrum konflik geopolitik global yang melibatkan poros AS-Israel dengan kelompok perlawanan yang dipimpin Iran.

Selat Hormuz, sebagai jalur pelayaran logistik dan minyak mentah paling vital di dunia, kerap menjadi lokasi unjuk kekuatan militer dan menjadi salah satu titik paling rawan. Dalam skenario konflik bersenjata, keselamatan para pekerja migran menjadi taruhan utama akibat risiko serangan udara atau pembatasan akses logistik.

Oleh karena itu, kesiapan dokumen mitigasi bencana dan skema evakuasi yang dirancang oleh Kementerian P2MI serta Kemlu RI menjadi instrumen krusial. Skema ini dirumuskan dengan merujuk pada pengalaman evakuasi sukses sebelumnya saat konflik Yaman dan Ukraina, di mana perlindungan warga negara di luar negeri merupakan amanat konstitusi yang wajib diprioritaskan di atas kepentingan politik apa pun.