Jurnal Indonesia — Pemerintah Iran melayangkan tudingan serius terhadap Amerika Serikat (AS), menyebut tindakan pemerintah AS telah melakukan kejahatan perang. Tudingan ini muncul setelah AS diduga sengaja menargetkan berbagai infrastruktur sipil dalam rentetan serangan yang dinilai melanggar hukum internasional serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran, dalam pernyataan resmi yang disiarkan stasiun televisi IRIB pada Jumat (17/7/2026), menyatakan militer AS telah mengintensifkan serangan secara agresif dalam beberapa hari terakhir. Tidak hanya itu, AS juga dilaporkan memberlakukan blokade laut yang ketat terhadap Iran.

Pihak Iran menegaskan, blokade laut tersebut merupakan bentuk pengakuan eksplisit bahwa pemerintah AS telah melanggar komitmennya sendiri dalam nota kesepakatan (MoU) Islamabad. Padahal, kesepakatan damai ini sebelumnya telah ditandatangani oleh perwakilan kedua negara untuk mengakhiri konflik.

Kemlu Iran memaparkan sejumlah fasilitas publik yang menjadi sasaran serangan AS, antara lain silo biji-bijian di Hoveyzeh di wilayah barat daya Iran, pabrik air mineral di Musian di bagian barat, serta menara pengawas maritim di Chabahar yang berfungsi memandu para nelayan setempat.

Kecaman paling keras dilayangkan Iran setelah serangan udara AS menghantam daerah di dekat rumah sakit kanker anak di Kota Ahvaz pada Rabu (15/7/2026). Pemerintah Iran mengutuk aksi tersebut sebagai tindakan yang disebutnya biadab.

“Serangan-serangan ini merupakan pelanggaran yang sangat jelas terhadap Piagam PBB dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional,” tulis pernyataan resmi Kemlu Iran.

Merespons agresi tersebut, Juru Bicara Kemlu Iran Esmaeil Baghaei sebelumnya telah menegaskan Iran tidak akan tinggal diam. Ia berjanji serangan-serangan militer AS tersebut akan dibalas dengan respons yang tegas dan langsung oleh pihak Iran.

Gagalnya Kesepakatan Damai di Selat Hormuz

Eskalasi ketegangan antara AS dan Iran kembali membara dalam beberapa hari terakhir, dengan titik api utama berada di kawasan strategis Selat Hormuz.

Kedua belah pihak terpantau saling melempar serangan udara dan laut. Padahal, bulan lalu kedua negara baru saja menyepakati nota kesepahaman damai yang dimediasi oleh Pakistan demi mewujudkan perdamaian jangka panjang yang langgeng. Nyatanya, kesepakatan tersebut kini berada di ambang kehancuran.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran minyak paling vital di dunia, di mana sepertiga dari total minyak mentah laut global melintasi kawasan sempit ini setiap harinya. Secara geografis, Iran memegang kendali atas sebagian besar garis pantai selat ini, menjadikannya senjata geopolitik utama Iran untuk menekan Barat.

Ketegangan berulang kali pecah ketika AS menuduh Iran mengganggu pelayaran kapal tanker internasional, yang kemudian direspons Washington dengan pengerahan armada militer serta pemberlakuan sanksi ekonomi dan blokade.

Kegagalan MoU Islamabad yang dimediasi oleh Pakistan menunjukkan betapa dalamnya krisis rasa percaya (distrust) antara AS dan Iran. Ketika diplomasi menemui jalan buntu, pertempuran asimetris di sekitar Selat Hormuz kerap melebar menjadi serangan udara ke wilayah daratan.

Tudingan “kejahatan perang” atas rusaknya fasilitas sipil seperti rumah sakit dan lumbung pangan mencerminkan bahwa dampak konflik ini tidak lagi terbatas pada gesekan militer di laut, melainkan sudah mulai mengancam keselamatan populasi warga sipil dan memicu krisis kemanusiaan baru di kawasan tersebut.