Jurnal Indonesia — Cabo Verde, yang juga dikenal sebagai Cape Verde, menjadi sorotan publik setelah penampilan timnasnya di Piala Dunia. Di luar lapangan, negara kepulauan di lepas pantai barat Afrika itu menyimpan latar geografi, sosial, dan historis yang khas.

Beribu kota Praia, Cabo Verde resmi bernama Republik Cabo Verde. Negara ini tergolong bagian dari ekoregion Macaronesia bersama sejumlah kepulauan Atlantik lain dan terdiri dari rangkaian pulau yang membentang di tengah Samudra Atlantik.

Letak Dan Pembagian Pulau

Kepulauan Tanjung Verde berada sekitar 450 kilometer dari pantai barat Afrika dan tersusun atas 10 pulau besar serta lima pulau kecil. Secara tradisional gugusan ini dibagi dalam dua kelompok: Barlavento (sisi angin) dan Sotavento (sisi terlindung angin).

Kelompok Barlavento mencakup Santo Antóo, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal, dan Boa Vista. Sementara itu, Sotavento berisi Maio, Santiago, Fogo, dan Brava. Dari seluruh pulau yang lebih besar, hanya Santa Luzia yang tidak berpenghuni.

Beberapa pulau seperti Sal, Boa Vista, dan Maio umumnya datar dan kering. Di sisi lain, Santiago, Fogo, Santo Antóo, dan São Nicolau memiliki pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1.280 meter.

Iklim Dan Tantangan Lingkungan

Cabo Verde mengalami curah hujan yang tidak teratur sehingga rentan terhadap kekeringan berkala dan masalah kekurangan pangan. Di Praia, curah hujan tahunan rata-rata tercatat relatif rendah.

Pada musim dingin, badai berdebu dari Sahara kadang tiba dan menyebabkan langit berawan, namun hari-hari cerah tetap menjadi kondisi yang umum sepanjang tahun.

Komposisi Penduduk Dan Budaya

Pulau-pulau ini tidak berpenghuni sampai kedatangan bangsa Portugis pada abad ke-15. Sejak masa itu, penduduk terbentuk dari campuran keturunan Afrika dan Eropa, seiring dengan praktik perbudakan yang pernah berkembang.

Santiago menjadi pusat konsentrasi penduduk dan tempat pengaruh budaya Afrika paling kuat. Karena keterbatasan sumber daya dan cuaca yang kering, migrasi menjadi fenomena historis; komunitas keturunan Cabo Verde banyak tinggal di luar negeri.

Bahasa resmi negara ini adalah Portugis, namun mayoritas penduduk juga menggunakan dialek Kreol (Krioulo) yang berakar pada Portugis kuno dan diperkaya pengaruh bahasa Afrika serta Eropa. Tradisi sastra dan musik Kreol turut menandai identitas budaya negara.

Sejarah Kolonial Hingga Kemerdekaan

Para pemukim Portugis mendarat di Santiago pada 1462 dan mendirikan Ribeira Grande, yang menjadi titik pemukiman Eropa pertama di wilayah tropis tersebut. Pada abad ke-16, kepulauan meraih kemakmuran melalui perdagangan budak transatlantik.

Peran Ribeira Grande menurun setelah serangan pada 1712 dan perubahan fokus ke Praia yang kemudian ditetapkan sebagai ibu kota pada 1770. Ketika perdagangan budak merosot, posisi strategis kepulauan di jalur pelayaran tetap menjadikannya tempat persinggahan kapal, dengan pelabuhan Mindelo di São Vicente berkembang sebagai pusat perdagangan pada abad ke-19.

Pada pertengahan abad ke-20, pergerakan politik untuk meraih kemerdekaan mulai muncul. Organisasi kemerdekaan yang melibatkan tokoh-tokoh dari Cabo Verde dan Guinea-Bissau berperan dalam proses transisi menuju kedaulatan. Pada 5 Juli 1975, Cabo Verde menerima kemerdekaan dari Portugal setelah rangkaian perundingan dan pemilihan Majelis Nasional.

Setelah periode awal yang diwarnai hubungan erat dengan Guinea-Bissau, akhir dekade 1970 dan 1980 menandai perubahan politik dan pembentukan partai-partai politik lokal. Sistem satu partai yang dibentuk sejak kemerdekaan berlangsung hingga perubahan politik pada akhir 1980-an.

Sistem Pemerintahan

Konstitusi yang diadopsi pada 1980 dan mengalami beberapa amandemen menjadi dasar hukum tata pemerintahan. Sistem politik menetapkan Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.

Anggota Majelis Nasional dipilih untuk masa jabatan lima tahun. Perdana Menteri dinominasikan oleh Majelis Nasional dan kemudian diangkat oleh Presiden, yang juga dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun.

Sistem peradilan terdiri atas Mahkamah Agung, pengadilan-pengadilan daerah, serta pengadilan yang menangani perkara perdata, pidana, dan konstitusional. Susunan Mahkamah Agung melibatkan penunjukan anggotanya oleh Presiden, Majelis Nasional, dan Dewan Kehakiman.