Pemerintah Thailand kembali menjadi sorotan publik setelah muncul laporan baru terkait dugaan korupsi di beberapa lembaga negara. Pada Januari 2025, Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC) mengumumkan bahwa mereka telah membuka penyelidikan atas sejumlah proyek infrastruktur besar yang diduga melibatkan penyalahgunaan anggaran negara.
Kronologi Kasus
Kasus ini bermula dari laporan investigasi oleh media lokal yang menemukan adanya ketidaksesuaian anggaran dalam proyek pembangunan jalan tol baru di provinsi utara Thailand. Berdasarkan laporan tersebut, sebagian besar dana proyek diduga dialihkan ke rekening pribadi pejabat tinggi di kementerian terkait.
Menurut pernyataan resmi NACC, investigasi ini mencakup beberapa proyek lain yang telah disetujui dalam dua tahun terakhir. “Kami memiliki bukti awal yang cukup untuk melanjutkan penyelidikan lebih mendalam,” kata Ketua NACC, Pol Gen Watcharapol Prasarnrajkit.
Proyek yang Disorot
Proyek infrastruktur senilai miliaran baht, termasuk pembangunan jalan tol dan jembatan di wilayah terpencil, menjadi fokus utama penyelidikan. Laporan awal menunjukkan adanya lonjakan biaya konstruksi yang tidak wajar, pengadaan material yang tidak transparan, serta penunjukan kontraktor tanpa melalui proses lelang yang semestinya.
“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam penggunaan dana publik,” ujar Somchai Rattanaporn, seorang aktivis anti-korupsi yang telah mengikuti kasus ini sejak awal. “Kami berharap pihak berwenang dapat mengusut tuntas kasus ini tanpa adanya intervensi politik.”
Respons Pemerintah
Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin, menyatakan komitmennya untuk mendukung penyelidikan dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat akan menghadapi konsekuensi hukum. “Tidak ada tempat bagi korupsi dalam pemerintahan kami,” tegasnya dalam konferensi pers di Bangkok.
Namun, pihak oposisi menilai bahwa pemerintah perlu menunjukkan tindakan nyata, bukan sekadar retorika. Mereka juga menuntut transparansi penuh dalam proses penyelidikan, termasuk membuka hasil investigasi kepada publik.
Dampak pada Kepercayaan Publik
Kasus ini menambah panjang daftar skandal korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah di Thailand, sehingga memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini. Survei terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 60% masyarakat Thailand merasa skeptis terhadap upaya pemberantasan korupsi di negara tersebut.
“Korupsi telah menjadi masalah sistemik yang memerlukan reformasi besar-besaran,” kata Dr. Narongchai Supachai, seorang pakar politik dari Universitas Thammasat. “Jika pemerintah gagal menangani kasus ini secara transparan, dampaknya bisa sangat merugikan stabilitas politik dan ekonomi negara.”
Harapan untuk Masa Depan
Banyak pihak berharap bahwa penyelidikan ini dapat menjadi titik balik dalam upaya pemberantasan korupsi di Thailand. Aktivis dan kelompok masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk memperkuat regulasi anti-korupsi, termasuk memperluas kewenangan NACC dan meningkatkan perlindungan bagi pelapor.