Jurnal Indonesia — JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai perkembangan penanganan sejumlah bencana di Indonesia pada Senin (7/9). Rapat digelar secara hibrida dari Istana Merdeka, Jakarta, dengan tujuan memantau situasi terkini dan mengevaluasi penanganan bencana yang terjadi di berbagai wilayah.

Beberapa bencana yang dibahas meliputi gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimbulkan kabut asap. “Saya hanya ingin memonitor bagaimana perkembangan sekaligus mendengar situasi yang terkini. Kita menghadapi berbagai keadaan karena bencana,” ujar Prabowo dalam siaran pers yang diterima pada Senin (7/9/2026).

Dalam ratas tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Yusuf Jauhari. Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kepala BNPB Suharyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena dan pimpinan kementerian/lembaga serta kepala daerah lainnya mengikuti rapat secara virtual.

Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara yang berada di lingkaran api (the Ring of Fire), harus senantiasa siap menghadapi keadaan darurat bencana. Ia menilai respons pemerintah terhadap bencana yang terjadi belakangan ini sudah cukup cepat dan masif, seperti penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang mengerahkan kekuatan nasional. “Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu. Sekarang pun dibandingkan tahun-tahun yang dulu, respons kita sangat cepat,” katanya.

Presiden mengapresiasi kerja keras seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana. Namun, ia meminta agar setiap kendala dan keterlambatan yang masih terjadi dicatat sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat langkah antisipatif pemerintah di masa mendatang. “Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” tegasnya.

Untuk memperkuat sarana penanggulangan bencana, Presiden meminta Prasetyo Hadi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Perencanaan ini mencakup penambahan aset seperti helikopter, pompa air, ekskavator, pesawat untuk operasi modifikasi cuaca, serta peralatan lain yang dapat ditempatkan di daerah rawan bencana. Pemerintah juga akan mendorong pemanfaatan teknologi, termasuk pengembangan drone untuk menjatuhkan air dan penelitian bahan yang efektif untuk operasi modifikasi cuaca. “Jadi, persiapan mengatasi dan mitigasi itu jangan menunggu kejadian. Jauh sebelumnya kita siapkan,” ujar Prabowo.

Mengenai penanganan gempa bumi di Flores, Presiden menilai respons pemerintah sudah dilakukan dalam skala besar. Ia juga meminta agar pemerintah tetap memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan pelayanan masyarakat di seluruh kabupaten yang terdampak.

Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai bagian dari sistem nasional penanggulangan bencana telah menyiapkan sumber daya manusia, sarana operasional, jejaring pergudangan, serta persediaan logistik. Kemensos didukung oleh 21.831 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan 650 Pelopor Perdamaian, serta pendamping sosial. Kesiapsiagaan berbasis masyarakat juga diperkuat melalui 1.295 Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial.

Dukungan operasional Kemensos meliputi sarana evakuasi, kendaraan siaga bencana, sistem komunikasi, dapur umum, layanan dukungan psikososial, dan perlengkapan pengungsian. Untuk mempercepat mobilisasi bantuan, Kemensos membangun jejaring pergudangan berjenjang, mulai dari gudang pusat di Bekasi, dua gudang regional di Palembang dan Makassar, hingga 71 lokasi penyimpanan di tingkat provinsi, Dinas Sosial, dan Sentra/Balai Kemensos. Persediaan logistik yang disiapkan mencakup 514.500 paket permakanan, 216.300 paket sandang, 12.850 unit tenda, dan 895.600 unit peralatan pengungsian. Penempatan logistik yang berjenjang ini memungkinkan bantuan dikirim dari titik terdekat ke daerah terdampak, sehingga waktu respons dapat dipersingkat.

“Kita ingin memastikan satu hal, ketika bencana terjadi, masyarakat tidak menunggu negara datang. Negara sudah siap berada di sana,” kata Mensos Saifullah Yusuf.