Jurnal Indonesia — Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penyiapan anggaran tambahan guna memperkuat upaya mitigasi bencana di Indonesia. Menanggapi hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan bahwa penguatan mitigasi tidak dapat hanya dibebankan kepada satu lembaga saja, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh kementerian/lembaga serta sektor terkait.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan bahwa dari segi program, BNPB tidak menghadapi kendala pendanaan untuk program rutin. Anggaran tersebut biasanya diperoleh melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

“Secara program BNPB itu tidak ada masalah. Anggaran untuk program rutin kami peroleh melalui dana ABT,” ujar Berton kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).

Untuk penanganan kondisi darurat, BNPB memiliki dana siap pakai. Sementara itu, kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana memiliki sumber pendanaan tersendiri.

“Sedangkan untuk dana penanganan darurat dapat diperoleh melalui mekanisme dana siap pakai. Untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari dana rekonstruksi,” tambahnya.

Berton menegaskan bahwa anggaran mitigasi bencana seharusnya tidak hanya dilihat dari perspektif kebutuhan BNPB semata. Ia menjelaskan bahwa BNPB berperan sebagai salah satu aktor dalam upaya mitigasi, namun peran yang lebih besar justru diemban oleh kementerian dan lembaga yang memiliki sektor kewenangan masing-masing.

“Jadi perlu kita pahami kalau dana mitigasi itu jangan dilihat di BNPB saja. Kami itu adalah aktor kecil, tapi aktor yang besar itu adalah kementerian lembaga,” jelasnya.

Sebagai contoh, Berton mengemukakan bahwa sektor pendidikan dapat mengalokasikan anggaran mitigasi untuk meningkatkan pemahaman kebencanaan sejak dini. Anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyusun kurikulum kebencanaan, melatih para guru, hingga membangun fasilitas sekolah yang tahan terhadap bencana.

“Misalnya, agar anak-anak sekolah mengerti kebencanaan sejak awal, maka dana mitigasi dapat dialokasikan ke kementerian pendidikan untuk membuat kurikulum, melatih guru terkait bencana, membangun sekolah yang tahan bencana,” tuturnya.

Lebih lanjut, Berton menyebutkan bahwa kebutuhan mitigasi juga tersebar di berbagai sektor lain, termasuk pekerjaan umum, kesehatan, dan dunia usaha. Sektor-sektor ini semestinya juga memiliki alokasi anggaran untuk mendukung upaya mitigasi bencana.

“Sektor PU, sektor kesehatan, sektor dunia usaha dan lain-lain semuanya ada dana mitigasi, mestinya,” katanya.

Meskipun demikian, Berton menekankan pentingnya peran BNPB dalam memastikan seluruh upaya mitigasi berjalan secara terpadu. BNPB bertugas mengoordinasikan kegiatan mitigasi yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga sektor publik dan swasta.

“BNPB perlu ada? Ya perlu untuk membuat berbagai koordinasi kegiatan-kegiatan mitigasi dari semua lini, pusat, daerah, publik, swasta, pemimpin masyarakat, tua muda,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan. Hal ini dianggap krusial mengingat Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire, yang membuatnya rentan terhadap berbagai bencana alam.

“Negara yang berada di lingkaran api the ring of fire membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” kata Prabowo saat rapat terbatas penanganan bencana alam dengan kepala daerah secara virtual, Senin (7/9/2026).

“Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” lanjutnya.