Jurnal Indonesia — Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya penanganan terpadu dalam menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah mitigasi dan penanggulangan bencana.

“Pemerintah perlu bergerak cepat dan terpadu dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memengaruhi kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2026).

Puan menggarisbawahi bahwa prioritas utama penanganan bencana harus tetap berfokus pada keselamatan serta perlindungan warga lokal. Pemerintah pusat dan daerah didesak untuk menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan pokok para korban terdampak.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait juga harus memastikan setiap kebutuhan masyarakat terdampak dapat terfasilitasi,” tutur Puan.

Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang meningkat diketahui telah menimbulkan sejumlah dampak signifikan. Mulai dari sebaran abu vulkaniknya yang mencemari udara di berbagai daerah seperti Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, yang juga mengganggu jarak pandang.

Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau juga memengaruhi sektor transportasi udara. Sejumlah bandara sempat ditutup imbas sebaran abu vulkanik tersebut, sehingga menyebabkan gangguan pada jadwal penerbangan masyarakat.

Erupsi Gunung Anak Krakatau juga berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat. Partikel abu vulkanik dapat memicu iritasi mata, batuk, hingga gangguan saluran pernapasan (ISPA) bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan.

Bagi daerah yang terdampak abu vulkanik cukup parah, hal ini dapat menyebabkan gangguan aktivitas perekonomian warga. Beberapa daerah bahkan terpaksa menerapkan pelajaran jarak jauh (PJJ) untuk mengantisipasi risiko kesehatan anak-anak akibat paparan abu vulkanik.

Menyikapi hal tersebut, Puan meminta Pemerintah melakukan penanggulangan bencana secara komprehensif. Ia menekankan pentingnya kepastian pasokan masker hingga kesiapan fasilitas medis demi melindungi kesehatan warga.

“Bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi dampak yang disebabkan terhadap rakyat dapat diminimalisir dengan kehadiran Negara yang lebih cepat,” tegas Puan.

Puan juga meminta Pemerintah pusat dan daerah bekerja sebagai satu kesatuan yang solid. Menurutnya, warga harus memperoleh perlindungan yang sama meskipun berada di provinsi yang berbeda.

“Tidak boleh ada daerah yang siap dengan stok dan layanan memadai, sementara daerah lain membiarkan masyarakat kekurangan kebutuhan dasar dalam menghadapi bencana erupsi gunung,” ungkapnya.

Puan menekankan pentingnya pemerintah dalam mengantisipasi perluasan dampak bencana. Kepastian serta jaminan perlindungan yang jelas harus diberikan kepada masyarakat dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

“Bagaimana warga di kawasan berisiko dapat segera mencapai tempat aman, masyarakat terdampak memperoleh perlindungan kesehatan, penumpang memperoleh kepastian perjalanan, dan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan,” jelas Puan.

Perhatian khusus dinilai perlu diberikan kepada pekerja harian, pedagang kecil, nelayan, hingga pelaku UMKM. Puan menegaskan kelompok masyarakat yang kehilangan pendapatan akibat pembatasan aktivitas tersebut wajib mendapatkan bantuan secara berkelanjutan.

“Kebijakan keselamatan harus disertai perlindungan agar keluarga tidak dipaksa memilih antara menghindari paparan atau tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan,” ungkapnya.

Pemerintah juga diminta menyiapkan rencana pemulihan operasional moda transportasi secara bertahap dengan mengutamakan aspek keselamatan. Puan menegaskan pentingnya mitigasi dampak penundaan penerbangan demi menjaga kenyamanan para penumpang.

“Termasuk pengaturan ulang penerbangan yang tertunda agar penumpukan tidak berlanjut setelah bandara dibuka. Pastikan beban tidak ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengalami kerugian waktu akibat penundaan penerbangan,” pesan Puan.

Selain itu, Puan juga mendorong pemerintah agar rutin menyampaikan pembaruan informasi terkini mengenai status aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada publik. Langkah tersebut penting guna meningkatkan kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi bahaya.

“Dan tentunya edukasi dan sosialisasi dalam menghadapi bencana kegunungapian harus semakin ditingkatkan. Khususnya mengenai dampak kesehatan kepada masyarakat akibat sebara abu vulkanik,” tambahnya.

Puan memastikan, DPR akan mengawal respons Pemerintah dalam mengatasi erupsi Gunung Anak Krakatau, melalui alat kelengkapan dewan (AKD) terkait. Puan menegaskan tolok ukur penanggulangan bencana berada pada minimnya kerugian yang dialami masyarakat.

“Keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari menurunnya aktivitas gunung atau dibukanya kembali bandara, tetapi dari seberapa kecil korban, kerugian, dan beban yang harus ditanggung rakyat,” ucap Puan.

Sementara kepada masyarakat, Puan mengimbau untuk terus memantau perkembangan kondisi aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui sumber terpercaya dan kanal-kanal informasi resmi. Puan mengingatkan warga agar tidak mudah terpengaruh oleh isu menyesatkan yang belum terverifikasi kebenarannya.

“Tetap tenang dan tidak perlu panik. Ikuti anjuran dari Pemerintah dalam menghadapi bencana erupsi gunung berapi,” ujar Puan.

Penggunaan masker secara disiplin menjadi hal yang wajib dilakukan warga saat harus beraktivitas di luar rumah. Puan meminta masyarakat membatasi kegiatan luar ruangan demi menghindari risiko paparan abu vulkanik terhadap saluran pernapasan.

“Sebagai langkah antisipasi, gunakan masker saat beraktivitas. Sebisa mungkin kurangi aktivitas yang tidak terlalu penting agar tidak terpapar sebaran abu vulkanik. Utamakan selalu kesehatan dan keselamatan diri,” pungkas Puan.