Jurnal Indonesia — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menyoroti urgensi mitigasi dan antisipasi bencana yang dilakukan secara terpadu. Hal ini ditekankan mengingat banyaknya wilayah di Indonesia yang rentan terhadap bencana alam. Menurutnya, keselamatan seluruh masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan.

“Indonesia masuk dalam lingkaran Ring of Fire. Karenanya memang dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, Pemerintah itu sudah melakukan mitigasi dan antisipasi untuk melakukan semua hal terkait dengan hal tersebut, antisipasinya itu secara terpadu,” ujar Puan dalam keterangannya pada Selasa (8/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Puan seusai mengikuti Rapat Paripurna DPR yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menambahkan, sifat alamiah bencana yang tidak dapat diprediksi kapan dan di mana terjadi, serta kapan akan berakhir, membuat upaya mitigasi dan antisipasi menjadi krusial.

Indonesia memang berada di lokasi geografis yang strategis sekaligus rentan, yaitu di jalur Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire. Kawasan ini dikenal memiliki aktivitas gempa bumi dan gunung berapi tertinggi di dunia.

Fenomena terbaru yang terjadi adalah peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda. Erupsi ini menyebabkan penyebaran abu vulkanik yang berdampak pada kualitas udara di wilayah Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Selain itu, abu vulkanik juga mengganggu jarak pandang penerbangan.

Dalam waktu yang berdekatan, beberapa gunung api lain juga menunjukkan peningkatan aktivitas dan mengalami erupsi. Dalam kurun waktu satu minggu, tercatat lima gunung api yang erupsi, meliputi GAK, Semeru di Jawa Timur, Illi Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, Gunung Ibu di Maluku, dan Sinabung di Sumatera Utara.

Menyikapi kondisi ini, Puan mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan upaya mitigasi bencana. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk antisipasi sekaligus untuk meminimalkan potensi korban jiwa.

“Keselamatan masyarakat, harus menjadi prioritas utama sehingga semua kebijakan dan tindakan yang diambil perlu diarahkan ke sana,” tegas Puan.

Lebih lanjut, Puan mendorong adanya kepemimpinan yang terpusat dalam penanganan bencana. Hal ini diharapkan dapat menyatukan langkah koordinasi antara kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.

“Ini sebagai langkah dalam membangun kesiapan nasional dalam menghadapi kebencanaan, termasuk wilayah yang membutuhkan penguatan dan langkah yang lebih antisipatif,” ungkapnya.

Puan juga mendesak Pemerintah untuk menetapkan jaminan perlindungan yang komprehensif bagi seluruh daerah yang rawan bencana.

“Bagaimana peringatan bencana diterima tepat waktu, warga dapat segera mencapai tempat aman, kebutuhan dasar tersedia, layanan kesehatan dan pendidikan tetap berjalan, serta keluarga yang kehilangan penghasilan memperoleh penyangga kehidupan,” jelas Puan.

Ia menambahkan pentingnya keterbukaan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mencegah penyebaran informasi yang tidak terverifikasi yang berpotensi menimbulkan kepanikan.