Jurnal Indonesia — JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menggelar dialog langsung dengan masyarakat dan ninik mamak di sejumlah jorong Kabupaten Agam. Pertemuan ini dijadwalkan mulai 17 September 2026 untuk membahas rencana pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Padang, khususnya ruas Bukittinggi-Sicincin.

Dialog ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemkab Agam, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta PT Hutama Karya. Andre Rosiade menekankan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar sosialisasi satu arah, melainkan forum diskusi untuk mendengar langsung kekhawatiran warga dan menjelaskan secara terbuka mengenai rencana pembangunan serta pembebasan lahan.

“Untuk berdiskusi, ndak sosialisasi. Untuk diskusi dan berdialog langsung. Kalau sosialisasi itu kesannya searah,” ujar Andre seusai rapat persiapan pembangunan tol di Kantor BPJN Sumbar, Padang, Kamis (10/9/2026).

Andre menambahkan, pemerintah berupaya agar pembangunan tol tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama terkait potensi terbelahnya kampung, hilangnya akses warga, atau dampak terhadap lahan pertanian. Ia mendorong agar dialog dilakukan dari jorong ke jorong untuk memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan informasi yang utuh.

Salah satu kekhawatiran utama warga adalah anggapan bahwa pembangunan tol akan membelah kampung dan membuat masyarakat kehilangan akses. Andre memastikan bahwa persoalan ini akan menjadi salah satu pokok pembahasan penting dalam dialog.

“Tidak ada kampung yang terbelah. Jadi untuk urang Agam, ndak ado kampung dibelah,” tegasnya.

Dalam perencanaan yang telah disepakati, exit tol akan berada di kawasan Pasar Amor. Untuk kawasan tertentu seperti Banuhampu, pemerintah menyiapkan akses berupa bypass sepanjang sekitar 6,5 kilometer yang menghubungkan Pasar Amor dengan Simpang Taluak, bukan jalur tol utama.

“Kalau untuk di Agam ini, di Banuhampu itu hanya akses tol, ada bypass, bukan tol. Jadi kalau menyeberang bisa, ndak ado kampung yang tabalah,” jelas Andre.

Selain bypass, jalur tol juga akan dilengkapi dengan akses penghubung pada titik-titik tertentu. Hutama Karya berencana menyediakan akses setiap dua kilometer, baik berupa terowongan maupun flyover, agar masyarakat tetap dapat berpindah dari satu sisi ke sisi lainnya.

Andre juga menjamin bahwa masyarakat akan mendapatkan penggantian yang layak untuk lahan yang terdampak, termasuk bangunan dan tanaman di atasnya.

“Ganti untung. Bukan hanya tanah, tapi bangunan di atasnya, pohon di atasnya, semua diganti,” tegasnya.

Ia meminta Pemprov Sumbar segera menyelesaikan administrasi pembentukan tim persiapan agar proses dialog dan tahapan pembebasan lahan dapat segera berjalan. Tim persiapan dinilai penting untuk tahapan sosialisasi, konsultasi publik, dan proses selanjutnya.

Andre berharap dialog pada 17 September menjadi momentum untuk membangun kesepahaman. Ia mendorong kehadiran kepala daerah, Kementerian PU, dan Hutama Karya agar masyarakat dapat langsung memperoleh jawaban atas kekhawatiran mereka.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menyatakan kesiapan Pemprov Sumbar untuk melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat. Pola dialog per jorong dinilai efektif untuk bertemu langsung dengan ninik mamak dan pemilik lahan.

“Pendekatan nanti kita per jorong, karena bagaimanapun kita perlu pendekatan secara emosional dulu dengan ninik mamak, jorong dan para pemilik lahan itu sendiri,” kata Arry.

Arry menambahkan, setelah rencana trase disesuaikan, pemerintah akan melanjutkan tahapan sesuai mekanisme, termasuk sosialisasi, konsultasi publik, dan kajian keberatan jika ada.

Ia memastikan akses penghubung akan disediakan pada titik-titik tertentu untuk mencegah kawasan permukiman terisolasi.

Andre menegaskan bahwa pembangunan tol harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak boleh mengabaikan kepentingan warga yang lahannya terdampak. Ia memilih membuka ruang dialog seluas-luasnya sebelum proses pembangunan berjalan lebih jauh.

“Kalau kita dialog terbuka, insya Allah saya yakin orang Minang ingin maju. Kalau kita buka apa adanya, ndak ado dusta di antara kita,” katanya.

Dengan pola dialog langsung ini, Andre berharap persoalan lahan dan kekhawatiran masyarakat dapat diselesaikan secara terbuka, sehingga pembangunan ruas Padang Panjang-Pasar Amor dapat dipercepat dan ditargetkan selesai sebelum 2029.

Bupati Agam, Benni Warlis, menyatakan dukungannya terhadap rencana turun langsung ke masyarakat. Ia menilai sosialisasi harus dilakukan dengan pendekatan langsung kepada seluruh pemangku kepentingan.

“Kami juga dari pemerintah daerah akan berusaha, mengawali dari tim gubernur nanti kita akan awali dengan sosialisasi, pendekatan nanti kita per jorong. Karena bagaimanapun juga kita perlu pendekatan-pendekatan secara emosional dulu dengan niniak mamak, jorong, dan para pemangku kepentingan itu sendiri,” kata Benni.

Benni menegaskan, Pemkab Agam siap turun bersama Pemprov Sumbar dan PT Hutama Karya agar rencana pembangunan tol dapat dipahami masyarakat secara utuh. Ia menilai pendekatan per jorong sangat efektif, terutama karena persoalan lahan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Saya mengajak kita bersama-sama dari HK, juga dari teman-teman di provinsi, kita sama-sama turun supaya sosialisasi kita ini betul-betul bisa diterima oleh masyarakat. Apalagi kalau memang kita kuat per jorong, seperti itu. Ini sangat efektif sekali,” ujarnya.