Jurnal Indonesia — Pelaku usaha jaringan tetap telekomunikasi resmi membentuk Asosiasi Penyelenggara Jaringan Tetap Telekomunikasi (Jarjatel) sebagai wadah baru untuk memperjuangkan kepentingan industri. Pembentukan asosiasi ini menempatkan salah satu isu utama: tingginya biaya relokasi jaringan yang dinilai membebani investasi operator dan menghambat percepatan pembangunan infrastruktur digital nasional.

Selain mengadvokasi penurunan beban biaya, Jarjatel hadir untuk mengawal regulasi, mendorong efisiensi investasi, dan mempercepat pemerataan jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia melalui kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri.

Ketua Umum Jarjatel Raymond Hubertus mengatakan pembentukan asosiasi dilatarbelakangi berbagai persoalan yang masih dihadapi industri, mulai dari tingginya biaya relokasi jaringan hingga tata kelola pemanfaatan ruang bersama yang dinilai belum memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha.

Menurut Raymond, kondisi tersebut membuat efisiensi investasi operator telekomunikasi semakin tertekan sehingga dapat menghambat percepatan pembangunan jaringan.

“Jarjatel berkomitmen menjadi mitra strategis Pemerintah Republik Indonesia dalam percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional melalui kolaborasi, standardisasi, efisiensi investasi, dan pemerataan konektivitas hingga seluruh wilayah Indonesia,” ujar Raymond di Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Raymond menilai sektor jaringan tetap membutuhkan organisasi yang independen, profesional, dan transparan untuk memperjuangkan kepentingan penyelenggara jaringan secara kolektif. Oleh sebab itu, Jarjatel dibentuk sebagai jembatan komunikasi antara pelaku industri dan pemerintah dalam penyusunan serta implementasi kebijakan.

Misi dan Fokus Kerja

Asosiasi akan mengawal regulasi, mendorong standardisasi teknis, serta mencari solusi atas hambatan operasional dalam pembangunan jaringan di daerah. Jarjatel juga menetapkan misi untuk melindungi kepentingan anggota, mendukung pemerataan pembangunan jaringan tetap, menerapkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kompetensi dan standar teknis anggotanya.

Sebagai organisasi baru, Jarjatel menargetkan terciptanya ekosistem infrastruktur digital yang lebih efisien, adil, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Raymond menegaskan asosiasi ini tidak sekadar menjadi organisasi profesi, tetapi juga rumah bersama bagi seluruh penyelenggara jaringan tetap telekomunikasi untuk mencari solusi atas tantangan industri, baik dari sisi regulasi maupun operasional. Ia menekankan bahwa kolaborasi lebih kuat antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur digital dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.