Jurnal Indonesia — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) secara kumulatif telah menyalurkan pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp7,4 triliun. Dana tersebut terdiri atas Rp5,4 triliun untuk skema KPP Supply dan Rp2,0 triliun untuk KPP Demand. Program ini bertujuan memperluas akses pembiayaan sektor perumahan sekaligus mendorong pemberdayaan pelaku usaha dan menggerakkan ekonomi rakyat.

Melalui skema KPP Supply, pembiayaan ditujukan bagi pelaku usaha seperti developer, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dengan plafon kredit hingga Rp5 miliar. Sementara itu, KPP Demand memberikan pembiayaan hingga Rp500 juta bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perorangan untuk membeli, membangun, maupun merenovasi rumah guna mendukung kegiatan usaha.

Direktur Corporate Banking BTN, Helmy Afrisa, menyatakan bahwa KPP memiliki peran strategis karena menjangkau dua sisi ekosistem perumahan. “Melalui KPP Supply dan KPP Demand, BTN berupaya memperluas akses pembiayaan di seluruh ekosistem perumahan. Kami ingin program ini tidak hanya mendorong penyediaan hunian, tetapi juga meningkatkan produktivitas pelaku usaha dan pada akhirnya menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Helmy.

Potensi pertumbuhan KPP masih terbuka lebar. Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, BTN mencatat 353 peminatan dengan total plafon Rp424,944 miliar, terdiri atas 57 peminatan KPP Supply senilai Rp288,970 miliar dan 296 peminatan KPP Demand senilai Rp135,974 miliar. Besarnya peminatan ini menunjukkan kebutuhan pembiayaan perumahan yang datang dari berbagai sisi.

Helmy menambahkan bahwa penguatan KPP merupakan bagian dari upaya BTN memanfaatkan ekosistem perumahan yang telah dibangun untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas. “Bagi masyarakat produktif, rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi tempat usaha dan aset yang mendukung peningkatan penghasilan keluarga. Karena itu, kami ingin pembiayaan perumahan turut menciptakan kegiatan usaha, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” tutur Helmy.

Menteri PKP Dorong UMKM Naik Kelas

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengapresiasi implementasi KPP yang dinilai dapat menjadi instrumen untuk mendorong pelaku UMKM dalam ekosistem perumahan naik kelas. “Manfaat program ini sangat luar biasa. Dari sisi supply, subsidi bunganya sangat membantu. Mudah-mudahan, seperti tujuannya, UMKM baik kontraktor, developer maupun toko bangunan bisa naik kelas,” ujar Maruarar.

Maruarar mengungkapkan bahwa respons terhadap program KPP sangat positif, bahkan mendorong peningkatan kuota KPP secara nasional dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Ia secara khusus menyoroti posisi BTN sebagai penyalur KPP Supply tertinggi. “Programnya boleh baru, belum sampai setahun, tetapi ternyata responsnya sangat positif. Penyerapan sangat tinggi, makanya kuotanya dinaikkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Dari sisi supply, BTN itu paling tinggi,” kata Maruarar.

Keberhasilan KPP, menurut Maruarar, tidak cukup hanya diukur dari besarnya pembiayaan yang tersalurkan, tetapi harus mampu mendorong pelaku UMKM tumbuh menjadi pengusaha dengan skala usaha yang semakin besar. “Kita baru bangga kalau 10 atau 15 tahun lagi, UMKM yang kita temui hari ini mengatakan, waktu itu saya masih UMKM, tetapi 10 tahun kemudian saya sudah naik kelas menjadi perusahaan besar yang sukses,” kata Maruarar.

Sektor perumahan memiliki dampak berantai yang luas terhadap perekonomian. Aktivitas pembangunan rumah tidak hanya menggerakkan developer dan kontraktor, tetapi juga menyerap tenaga kerja serta menciptakan permintaan terhadap bahan bangunan, transportasi, industri manufaktur, hingga berbagai usaha masyarakat di sekitar proyek. “Ekosistem perumahan sangat luar biasa. Pengembang, developer, kontraktor, toko bangunan, UMKM, semuanya harus solid supaya kita bisa menggerakkan ekonomi,” ujarnya.

Maruarar mendorong BTN untuk terus bekerja keras dan melakukan terobosan dalam mempercepat penyaluran KPP. Sepanjang Januari hingga 9 September 2026, penyaluran KPP BTN telah mencapai Rp5,25 triliun dari target Rp10 triliun pada tahun ini. “Targetnya besar, harapannya besar. Kerjanya juga harus besar, hatinya besar, jiwanya juga besar bagi Republik dan rakyat Indonesia,” pungkas Maruarar.