Jurnal Indonesia — CEO Coinbase Brian Armstrong menyuarakan optimisme tinggi mengenai kepastian regulasi aset digital di Amerika Serikat. Ia meyakini bahwa kejelasan hukum akan segera tercapai, baik melalui pengesahan Undang-Undang Clarity Act oleh Senat maupun melalui penerbitan kerangka aturan langsung dari lembaga regulator.

Pernyataan ini disampaikan Armstrong, sebagaimana dikutip dari CNBC Internasional pada Kamis (10/9/2026). Ia menilai tingginya dukungan terhadap Clarity Act dari berbagai pihak, termasuk pelaku industri kripto, aparat penegak hukum, dan lembaga perbankan utama, menjadi pendorong utama optimisme tersebut.

Pentingnya Clarity Act dan Kepastian Aturan

Clarity Act dirancang untuk membagi wewenang pengawasan aset digital secara tegas antara Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) serta Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC). Rancangan Undang-Undang ini telah disetujui oleh DPR AS pada Juli 2025 dan dijadwalkan untuk pemungutan suara di Senat pada 15 September 2026.

Tantangan utama di Senat adalah mengamankan minimal 60 suara, terutama terkait negosiasi klausul etika. Namun, Armstrong mengungkapkan bahwa proses negosiasi tersebut sudah mendekati titik temu.

“Jika UU ini tidak terwujud, hasilnya pun tetap positif. SEC dan CFTC telah menyatakan kesiapan mereka untuk menerbitkan aturan resmi. Kepastian regulasi akan kita dapatkan pada pertengahan September ini,” ujar Armstrong.

Ia menambahkan bahwa kepastian regulasi ini merupakan milestone penting yang dapat membuka keran masuknya modal institusional dan memicu inovasi produk baru, seperti ekuitas ter-tokenisasi di pasar AS.

Diversifikasi Bisnis dan Ekspansi Global

Dorongan terhadap regulasi ini terjadi di tengah langkah Coinbase untuk melakukan diversifikasi bisnis. Melemahnya perdagangan spot kripto sepanjang tahun terakhir mendorong perusahaan untuk merambah sektor transaksi saham, komoditas, valuta asing, serta memperkuat pendapatan dari stablecoin dan layanan penitipan institusional (custody).

Langkah efisiensi dan diversifikasi ini diambil setelah Coinbase mencatatkan penurunan kinerja keuangan pada kuartal II-2026. Pendapatan perusahaan merosot menjadi US$1,2 miliar dari US$1,5 miliar pada periode yang sama tahun lalu, dengan kerugian bersih mencapai US$359,5 juta. Tekanan pada pasar spot ini juga berdampak pada nilai saham Coinbase yang terkoreksi hampir 23% sepanjang tahun berjalan.

Sebagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian domestik, Coinbase terus memperluas jangkauan operasionalnya ke pasar internasional yang lebih ramah terhadap industri kripto, termasuk membangun hub regional di Singapura dan memperkuat kehadiran di Uni Emirat Arab.

Industri aset digital di AS telah lama beroperasi di bawah bayang-bayang ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih wewenang antara SEC dan CFTC. Selama beberapa tahun terakhir, belum tersedianya UU khusus membuat regulasi kripto di AS cenderung mengandalkan tindakan penegakan hukum kasus per kasus, yang memicu berbagai sengketa hukum antara pelaku industri dan otoritas keuangan.

Sebagai bursa kripto terbesar di AS, Coinbase berada di garda terdepan dalam mendorong terbentuknya aturan hukum yang komprehensif. Kejelasan batasan antara aset kripto yang tergolong komoditas dan sekuritas dibutuhkan oleh investor institusional. Tanpa landasan hukum yang kuat, institusi keuangan besar cenderung menahan diri untuk masuk ke ekosistem keuangan digital karena tingginya risiko kepatuhan.