Jurnal Indonesia — Demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) telah membuka diskusi mendalam mengenai kepemilikan dan potensi pengaruh pemegang saham baru terhadap institusi pasar modal. Penundaan RUPSLB BEI yang seharusnya dilaksanakan pada 15 September 2026, menunggu terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai demutualisasi, menggarisbawahi pentingnya kejelasan regulasi dan arsitektur tata kelola sebelum perubahan kepemilikan terjadi.

Dalam konteks ini, minat Danantara Investment Management (DIM) untuk menjadi pemegang saham BEI semakin relevan. Persoalan utamanya bukanlah kelayakan DIM sebagai pemegang saham, melainkan bagaimana struktur kepemilikan pasca-demutualisasi dirancang agar masuknya modal baru dapat memperkuat Bursa tanpa mengorbankan independensi dan integritas pasar. Esensi demutualisasi adalah memisahkan kepemilikan dari keanggotaan Bursa, yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan efek anggota Bursa. Transformasi ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang bertujuan memperkuat tata kelola, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperluas partisipasi pemangku kepentingan.

Meskipun demutualisasi dapat mengurangi konflik kepentingan yang ada, ia juga berpotensi menciptakan konfigurasi konflik baru. Pemegang saham baru akan membawa kepentingan investasi dan ekspektasi imbal hasil. Oleh karena itu, isu tata kelola bergeser pada pembatasan pengaruh pemilik terhadap pengambilan keputusan. Prinsip fundamentalnya adalah kepemilikan memberikan hak ekonomi, namun tidak secara otomatis berarti kontrol atas fungsi pengaturan dan pengawasan Bursa.

Tata kelola yang baik harus mampu membedakan antara konflik kepentingan aktual, potensial, dan yang dipersepsikan. Independensi pasar keuangan harus nyata dan dipercaya nyata. Kehadiran Danantara, dengan keterkaitannya yang strategis dengan ekosistem pasar modal Indonesia, termasuk porsi signifikan dari BUMN, menghadirkan potensi konflik kepentingan yang perlu dikelola melalui arsitektur tata kelola yang kredibel. Pertanyaan krusial muncul mengenai objektivitas keputusan terkait pencatatan saham, keterbukaan informasi, pengawasan perdagangan, dan penegakan aturan.

Membangun Firewall Tata Kelola Bursa

Untuk menjaga independensi Bursa, diperlukan empat lapis firewall tata kelola. Pertama, struktur kepemilikan yang mengatur konsentrasi kepemilikan dan hak suara secara proporsional. Kedua, organ tata kelola yang independen dan kompeten, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris, dengan mekanisme uji kelayakan yang kredibel. Ketiga, proses pengambilan keputusan yang transparan, mencakup pengungkapan konflik kepentingan, penarikan diri dari pengambilan keputusan terkait (recusal), tata kelola pihak terkait, dan pemisahan tugas.

Keempat, pemisahan fungsi antara kepentingan komersial Bursa dan pelaksanaan fungsi pengaturan serta pengawasan sebagai Self-Regulatory Organization (SRO). Pemisahan ini krusial mengingat demutualisasi dapat membuat Bursa lebih berorientasi kewirausahaan. Bursa perlu berinovasi dan mengembangkan produk serta pendapatan baru, sembari menjaga pasar yang teratur, wajar, efisien, dan berintegritas. Paradoksnya, Bursa harus kompetitif sebagai perusahaan sekaligus independen dalam menjalankan fungsi SRO. Tata kelola yang baik harus memastikan keduanya saling memperkuat, di mana keberhasilan komersial tumbuh di atas kredibilitas dan integritas pasar.

Efektivitas firewall ini sangat bergantung pada dukungan regulator yang kuat dari OJK. OJK harus memiliki kewenangan yang memadai untuk menilai dan menyetujui struktur kepemilikan serta perubahan pengendalian yang berpotensi memengaruhi independensi Bursa dalam menjalankan fungsi SRO. Dalam perspektif GRC (Governance, Risk, and Compliance), prinsip TARIFES (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Fairness, Etika, dan Sustainabilitas) harus diterjemahkan ke dalam mekanisme nyata, termasuk kejelasan batas kewenangan, checks and balances, pengelolaan konflik kepentingan, dan kepatuhan yang efektif.

Diversifikasi kepemilikan bisa menjadi solusi, namun bukan tujuan akhir. Konfigurasi pemegang saham yang ideal adalah yang membawa modal, kompetensi, teknologi, dan jejaring tanpa menciptakan pusat pengaruh baru yang berlebihan. Danantara dapat berperan strategis, namun skala dan keterkaitannya dengan ekosistem BUMN menuntut pemisahan kepentingan yang kredibel. Ujian tata kelola justru dimulai saat pemegang saham baru masuk. Pertanyaan mengenai siapa yang memiliki Bursa harus selalu diikuti oleh pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang dapat memengaruhi keputusan Bursa, melalui mekanisme apa, dan sejauh mana?

Jika arsitektur tata kelola dirancang dengan baik, demutualisasi dapat memperluas kepemilikan sekaligus memperkuat independensi. Sebaliknya, perubahan kepemilikan tanpa pengamanan yang memadai berisiko mengganti satu konfigurasi konflik kepentingan dengan yang lain. Keberhasilan diukur dari kepemilikan tanpa pengaruh berlebihan, dinamisme komersial tanpa mengorbankan fungsi SRO, serta penciptaan nilai tanpa mengorbankan integritas pasar. Di situlah kepemilikan menemukan batasnya, dan tata kelola menjalankan fungsinya.