Jurnal Indonesia — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyatakan keprihatinan atas kebakaran yang terjadi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin. Peristiwa itu, menurutnya, seharusnya menjadi momentum untuk merombak cara negara menangani sampah.

Ia menilai pengelolaan sampah yang bertumpu pada penimbunan sudah tidak memadai dan perlu digantikan dengan sistem yang lebih modern melalui mekanisme Waste-to-Energy (WTE).

Dalam keterangan tertulis yang dirilis Minggu (5/7/2026), Eddy menyebut WTE sebagai langkah strategis karena mampu menurunkan volume sampah yang berakhir di TPA sekaligus menghasilkan energi bagi masyarakat.

“Kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi alarm bahwa kapasitas pengelolaan sampah kita sudah berada di titik yang membutuhkan perubahan mendasar. Termasuk di dalamnya adalah memproses sampah menjadi sumber daya yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk menjadi energi listrik,”

Alasan Pengalihan Sistem

Eddy menyatakan Indonesia memproduksi sekitar 56 juta ton sampah setiap tahun, dan mayoritas masih diakhiri dengan penimbunan di TPA. Kondisi ini, menurutnya, meningkatkan risiko kebakaran karena akumulasi gas metana serta memperbesar pencemaran lingkungan.

Selain masalah kebakaran dan polusi, ia mengatakan potensi energi dan nilai ekonomi dari sampah belum dimanfaatkan secara optimal.

Dukungan pada Pembangunan WTE

Ia menyambut langkah Presiden Prabowo Subianto yang mempercepat pembangunan fasilitas WTE di berbagai daerah sebagai bagian dari pembenahan sistem pengelolaan sampah nasional.

“Program Waste-to-Energy merupakan salah satu solusi strategis karena mampu menjawab dua tantangan sekaligus, yakni mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Inilah bentuk nyata ekonomi sirkular yang memberikan nilai tambah dari sesuatu yang selama ini dianggap sebagai limbah,”

Eddy menekankan bahwa teknologi WTE telah diterapkan di berbagai negara dengan standar lingkungan yang ketat. Ia menegaskan pembangunan dan operasional fasilitas tersebut harus memenuhi ketentuan lingkungan hidup, menggunakan teknologi terbaik, diawasi secara transparan, serta memenuhi standar emisi internasional.

Upaya Pengurangan Sampah Dari Sumber

Selain mendorong pembangunan fasilitas WTE, Eddy menilai pengurangan sampah dari sumber harus menjadi prioritas. Langkah yang disebutnya penting meliputi pemilahan sampah rumah tangga, peningkatan kegiatan daur ulang, penguatan bank sampah, serta edukasi kepada masyarakat.

“Waste-to-Energy bukan berarti kita mengabaikan upaya pengurangan sampah. Justru WTE menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi harus didaur ulang terlebih dahulu, sedangkan residunya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi,”

Eddy berharap kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi momentum percepatan transformasi sistem pengelolaan sampah nasional. Ia mengatakan Indonesia perlu beralih dari pendekatan landfill-oriented menuju sistem yang mengedepankan teknologi, ekonomi sirkular, dan energi bersih.

“Persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan memperluas TPA. Kita membutuhkan keberanian melakukan lompatan kebijakan melalui percepatan pembangunan Waste-to-Energy sebagai bagian dari strategi nasional menuju Indonesia yang lebih bersih, lebih sehat, sekaligus lebih mandiri dalam penyediaan energi. Momentum ini harus kita manfaatkan agar kejadian seperti kebakaran TPA Jatiwaringin tidak terus berulang di masa mendatang,”