Jurnal Indonesia — Adopsi kecerdasan buatan (AI) di sektor publik, termasuk instansi pemerintahan dan institusi pendidikan, terus mengalami peningkatan. Teknologi ini dimanfaatkan untuk berbagai fungsi krusial operasional, mulai dari penentuan kelayakan penerima bantuan hingga upaya deteksi penipuan (fraud).

Namun, kemajuan pesat ini dibayangi oleh tantangan kesiapan infrastruktur dan tata kelola yang belum memadai. Laporan terbaru dari Nutanix melalui survei tahunan Enterprise Cloud Index (ECI) edisi kedelapan untuk sektor publik mengindikasikan bahwa banyak organisasi publik masih bergulat dengan masalah ini, yang berujung pada fenomena shadow AI.

Infrastruktur Tertinggal dan Ancaman Keamanan

Para pemimpin IT di sektor publik menghadapi dilema antara meningkatkan kualitas layanan publik dan melindungi data sensitif masyarakat. Hambatan berupa sekat-sekat informasi (silos) di dalam organisasi seringkali menyebabkan adopsi AI tidak terpantau. Hal ini membuka celah bagi terjadinya shadow AI, yaitu penggunaan sistem AI tanpa persetujuan atau pengawasan resmi dari departemen IT.

Laporan ECI dari Nutanix mengungkap beberapa temuan statistik yang mengkhawatirkan:

  • Sebanyak 91 persen pemimpin IT di instansi pemerintahan dan pendidikan mengakui bahwa penggunaan AI yang tidak terverifikasi menimbulkan risiko serius terhadap misi dan keamanan organisasi.
  • 73 persen infrastruktur IT sektor publik dinilai belum siap untuk menangani beban kerja (workload) AI yang kompleks, terutama pada lingkungan sistem lokal (on-premises).

Akar masalahnya terletak pada fondasi infrastruktur yang belum merata. Banyak instansi harus mengelola sistem legacy yang usang, memelihara private cloud, sekaligus memigrasikan data ke infrastruktur cloud modern secara bersamaan, tanpa sistem kontrol yang terpadu.

“Semakin meluasnya penggunaan AI yang belum terverifikasi, atau shadow AI, telah menjadi tantangan utama dalam aspek tata kelola di sektor publik. Di kawasan Asia-Pasifik dan Jepang, pembahasan kini telah bergeser dari sekadar ambisi mengadopsi AI menuju kesiapan operasional,” ungkap Chief Technology Officer and VP of Solution Engineering APJ Nutanix, Daryush Ashjari. Ia menambahkan, organisasi yang sukses adalah mereka yang berhenti sekadar mengejar tren fitur AI baru, melainkan berfokus memperkuat fondasi infrastrukturnya terlebih dahulu. Dengan memprioritaskan arsitektur yang aman dan berbasis kontainer, instansi dapat memanfaatkan AI dengan lebih percaya diri sekaligus menjaga kedaulatan data masyarakat.

Riset global Nutanix ECI ini melibatkan 1.600 eksekutif cloud, IT, dan engineering dari 14 negara yang disurvei pada November 2025. Laporan ini menegaskan bahwa modernisasi infrastruktur hybrid kini menjadi syarat mutlak bagi sektor publik.