Jurnal Indonesia — SEOUL – Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un dilaporkan telah memecat seorang wakil perdana menteri. Pemecatan ini terkait dengan kekacauan yang terjadi dalam proyek modernisasi sebuah pabrik. Tindakan tegas ini dipandang sebagai upaya Kim untuk memperketat kedisiplinan di kalangan pejabat dan menuntut hasil kerja yang lebih optimal, terutama menjelang kongres besar partai yang berkuasa.

Menurut laporan media pemerintah, Kim Jong Un menyalahkan Yang Sung Ho, seorang pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas industri pembuatan mesin, atas timbulnya kekacauan yang tidak perlu dalam proyek modernisasi Kompleks Mesin Ryongsong di kawasan timur laut negara tersebut. Dalam pidatonya saat menandai penyelesaian tahap pertama proyek, Kim menyatakan bahwa negara mengalami kerugian ekonomi yang cukup besar akibat ketidakbertanggungjawaban dan ketidakmampuan para pejabat yang terlibat.

Kim mengungkapkan bahwa ia telah menegur Yang pada rapat partai sebelumnya, namun pejabat tersebut dinilai tidak menunjukkan rasa tanggung jawab yang memadai. Secara kiasan, Kim menggambarkan penempatan pejabat yang tidak kompeten pada posisi tersebut ibarat memasang kambing untuk menarik gerobak lembu. Ia menyimpulkan kekeliruan tersebut sebagai kesalahan dalam penempatan personel.

Para pengamat menilai tindakan mencopot dan menegur pejabat secara terbuka merupakan gaya kepemimpinan khas Kim Jong Un. Tujuannya adalah untuk menciptakan tingkat kewaspadaan yang tinggi di kalangan pejabat senior menjelang Kongres Partai Pekerja. Agenda lima tahunan ini menjadi momentum penting bagi Korea Utara untuk meninjau program kerja, menetapkan prioritas ekonomi dan politik baru, serta merombak susunan pejabat kepemimpinan.

Namun, sejumlah pakar dari Korea Selatan berpendapat bahwa kendala pada proyek industri tersebut lebih disebabkan oleh persoalan struktural yang mendasar. Masalah tersebut meliputi pengalihan sumber daya negara yang terbatas untuk pengembangan program persenjataan nuklir dan rudal, ketimbang hanya sekadar kesalahan individu pejabat di lapangan. Kongres Partai Pekerja merupakan forum politik tertinggi di Korea Utara yang diadakan setiap lima tahun sekali untuk menentukan arah kebijakan strategis negara, baik di bidang ekonomi, diplomasi, maupun pertahanan.

Di tengah sanksi ekonomi internasional yang ketat dan upaya pemulihan pascapandemi, pemerintah China dan Korea Utara terus berupaya menjaga stabilitas domestik. Hal ini dilakukan dengan menyeimbangkan pembangunan ekonomi serta penguatan kapasitas militer. Tuntutan tinggi terhadap pencapaian target ekonomi membuat kepemimpinan Korea Utara menerapkan pengawasan ketat terhadap birokrasi pemerintahan. Pemecatan pejabat secara terbuka kerap dijadikan mekanisme kontrol internal untuk mengalihkan tekanan publik sekaligus menegaskan komitmen pemerintah terhadap efisiensi program-program prioritas negara.