Jurnal Indonesia — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menyiapkan penggunaan teknologi kecerdasan artifisial (AI) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Upaya itu dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial.

Langkah awal berupa uji coba (test case) sudah dijalankan di Banyuwangi sebagai bagian dari penyusunan intervensi digital pada sistem bansos.

Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan, jika skema penerapan AI pada penyaluran bansos berhasil dan diperluas secara nasional, program ini memiliki cakupan besar.

“Pak Presiden juga berencana dan ini sudah kita lakukan test case di Banyuwangi untuk melakukan intervensi digital termasuk AI dalam bansos kita,” ujar Meutya saat membuka Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 di Jakarta.

Meutya merinci skala program tersebut menyasar sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, atau setara dengan sekitar 50 juta masyarakat Indonesia.

“Ketika ini berjalan, ini bisa menjadi salah satu program inklusi keuangan digital terbesar di dunia karena penerimanya kurang lebih 18 juta keluarga atau sekitar 50 juta masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Prioritas Dampak Nyata bagi Masyarakat

Meutya menegaskan bahwa penerapan teknologi digital dan AI harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menambah statistik ekonomi digital.

Menurutnya, tujuan transformasi digital adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan berbagai kelompok, termasuk petani, nelayan, pelaku UMKM, dan generasi muda.

Pemerintah mendorong agar teknologi baru seperti AI, Internet of Things (IoT), dan platform digital tidak hanya berkembang di kalangan industri teknologi, tetapi juga menjangkau sektor-sektor produktif yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Agenda DEAL 2026

Pada forum Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026, pemerataan manfaat teknologi baru menjadi salah satu agenda prioritas yang disepakati bersama oleh pemerintah dan pemangku kepentingan ekosistem digital.

Pemerintah berharap pemanfaatan AI dalam program bansos dapat menjadi contoh konkret penggunaan teknologi digital untuk memperbaiki kualitas layanan publik sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran.