Jurnal Indonesia — Konflik verbal antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan PDI Perjuangan kembali memanas dengan isu simbol politik di Jawa Tengah. Kali ini perseteruan muncul seputar klaim PSI yang menyebut provinsi itu sebagai “kandang gajah”.

PSI menyatakan kesiapan untuk memastikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling Jawa Tengah yang, menurut partai itu, akan menegaskan basis dukungan bagi simbol partainya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo, pada Sabtu, 4 Juli 2026.

Yogo mengatakan tim PSI tengah menunggu jadwal resmi dari Jokowi. “Kami segera menunggu jadwal dari Bapak untuk tanggalnya. Yang jelas, tugas kami hari ini mempersiapkan untuk Bapak turun, untuk Bapak keliling Jawa Tengah, memastikan bahwa Jawa Tengah benar-benar sebagai ‘kandang gajah’,” ujarnya.

Menurut Yogo, PSI mengusulkan hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk dikunjungi, namun keputusan akhir tetap di tangan Jokowi. Rencana safari politik itu direncanakan berlangsung pada Juli 2026.

“Secepatnya, kita siapkan secepatnya. Kami akan kontak dengan tim, mudah-mudahan pertengahan bulan Juli ini sudah bisa berjalan. Kami mengajukannya hampir 35 kabupaten/kota ya, tentu ini akan dipilih Bapak mana yang kira-kira akan didatangi,” kata Yogo.

Yogo menambahkan rencana keliling itu diambil setelah pertemuan langsung dengan Jokowi. Ia mengklaim struktur partai di Jawa Tengah sudah hampir rampung dan mesin partai siap bekerja penuh.

“Kami melaporkan capaian kinerja DPW struktur seluruh Jawa Tengah yang sudah hampir 95 persen. Struktur mesin partai yang kami janjikan kami siap, hari ini kami laporkan ke Bapak,” tegasnya.

PDIP Minta PSI Tak Berlebihan

Respon dari PDI Perjuangan datang lewat beberapa kadernya yang menilai pernyataan PSI berlebihan. Politikus PDIP Guntur Romli menilai PSI tidak perlu bersikap sombong soal klaim wilayah pendukung.

“PSI jangan terlalu sombong, Jokowi memaksakan keliling artinya PSI sangat lemah, kalau PSI kuat Jokowi pastinya cuma istirahat dan santai-santai saja. Safari politik itu juga pengalihan isu dari Sekjen PSI yang mengaku menerima duit dari Bupati Kuansing yang baru dikembalikan 10 hari kemudian,” ujar Guntur kepada wartawan, Minggu (5/7).

Guntur juga menyinggung dugaan penanganan kasus terkait kader PSI, menyatakan, “KPK harus jangan tebang pilih masa butuh 10 hari baru dikembalikan, itu tidak menggugurkan peristiwa pidana, juga terhadap Ketua Harian PSI Ahmad Ali yang rumahnya sudah digeledah, duit miliaran disita tapi sampai saat ini aman-aman saja.”

Ia menilai pencapaian PSI pada Pemilu 2024 belum menunjukkan kekuatan signifikan, sehingga klaim tentang target politik di Jawa Tengah dinilai berlebihan.

“Itu bentuk kesombongan saja, bukan pernyataan yang perlu ditanggapi, apalagi dikhawatirkan, kalau PSI itu parpol nomor dua di 2024, terus bilang mau rebut ‘kandang banteng’, itu lebih masuk akal,” kata Guntur. “PSI 2024 aja gagal masuk parlemen… PSI jangan sombong,” tambahnya.

PDIP Sebut PSI Sibuk Gimmick

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menanggapi pernyataan Ketua DPP PSI Bestari Barus yang heran PDIP masih mengomentari Jokowi meski sudah tak menjadi kadernya. Deddy menilai PSI lebih sering menyeret nama PDIP ketimbang fokus mengkritisi isu rakyat.

“Perasaan nggak pernah kedengaran tuh suara PSI (kritisi isu rakyat), sibuk nyeret-nyeret PDI Perjuangan saja. Rakyat sudah bosan dengan gimmick PSI,” ujar Deddy, Minggu (5/7).

Ia menilai pernyataan PSI cenderung sensasional dan menunggu suara nyata partai itu terkait tuntutan mahasiswa, kasus suap, dan isu lain yang menyangkut rakyat.

“Sudahlah rakyat juga tahu mereka cuma bikin sensasi buat pansos elektoral,” tambah Deddy. “Ditunggu suaranya soal tuntutan mahasiswa, kasus suap Bupati Kuansing dan soal-soal lain yang terkait dengan rakyat.”