Jurnal Indonesia — Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong agar penanganan bencana di Indonesia berada di bawah satu kepemimpinan yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk menyatukan langkah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta memperkuat kesiapan nasional dalam menghadapi berbagai ancaman kebencanaan.

“Ini sebagai langkah dalam membangun kesiapan nasional dalam menghadapi kebencanaan, termasuk wilayah yang membutuhkan penguatan dan langkah yang lebih antisipatif,” ujar Puan seusai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (8/9/2026). Ia menekankan bahwa Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik memerlukan mitigasi dan antisipasi bencana yang dilakukan secara terpadu.

Puan mendorong pemerintah untuk memastikan adanya standar perlindungan yang seragam bagi masyarakat di seluruh daerah rawan bencana. Perlindungan ini mencakup ketepatan waktu peringatan dini, kecepatan evakuasi warga, ketersediaan kebutuhan dasar, hingga jaminan pelayanan kesehatan dan pendidikan. “Serta keluarga yang kehilangan penghasilan memperoleh penyangga kehidupan,” tambahnya.

Selain kesiapan pemerintah, Puan juga menyoroti pentingnya edukasi berkelanjutan bagi masyarakat mengenai mitigasi bencana dan kemampuan memverifikasi informasi untuk mencegah kepanikan. Edukasi ini dinilai krusial untuk meminimalkan risiko jatuhnya korban ketika bencana terjadi. “Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama sehingga semua kebijakan dan tindakan yang diambil perlu diarahkan ke sana,” tegasnya.

Pernyataan Puan disampaikan di tengah meningkatnya aktivitas sejumlah gunung api di Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda sempat menyebabkan abu vulkanik menyebar luas, mengganggu aktivitas penerbangan, dan mengakibatkan penutupan sementara delapan bandar udara. Meskipun beberapa bandara telah kembali beroperasi, aktivitas gunung api lain seperti Semeru, Ili Lewotolok, Lewotobi Laki-laki, Ibu, dan Sinabung juga dilaporkan meningkat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga 7 September 2026, sebanyak 1.730 kejadian bencana alam telah melanda berbagai wilayah Indonesia. Bencana ini didominasi oleh hidrometeorologi seperti kebakaran hutan dan lahan (627 kali), banjir (543 kali), dan cuaca ekstrem (324 kali), serta bencana geologi seperti gempa bumi (13 kali) dan erupsi gunung api (3 kali).

Rangkaian bencana tersebut mengakibatkan dampak kerusakan fisik yang signifikan, meliputi kerusakan pada 111.533 unit rumah warga, 2.361 fasilitas pendidikan, 867 rumah ibadah, 230 fasilitas kesehatan, 751 perkantoran, dan 92 jembatan. BNPB terus mempercepat penanganan darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan pagu awal BNPB tahun anggaran 2027 sebesar Rp1,12 triliun, termasuk alokasi khusus percepatan pemulihan pascabencana.

Mengenai wacana penggabungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, Puan Maharani menilai perlu adanya kajian terlebih dahulu. Ia menekankan bahwa penggabungan tersebut harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. “Jadi, lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat,” kata Puan. DPR RI akan mendukung jika pemerintah menganggap penggabungan tersebut lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih baik dari sebelumnya.