Jurnal Indonesia — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menyatakan bahwa DPR siap memberikan dukungan terhadap wacana penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Namun, Puan menekankan pentingnya kajian mendalam terlebih dahulu untuk memastikan efektivitas dan urgensi penggabungan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Puan sebagai tanggapan atas gagasan Presiden RI Prabowo Subianto yang mempertimbangkan integrasi kedua badan tersebut guna meningkatkan pemantauan potensi bencana di Indonesia. “Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2026).

Puan menegaskan bahwa DPR akan memberikan dukungan penuh apabila kajian menunjukkan bahwa penggabungan tersebut akan lebih efektif dalam penanggulangan bencana. “Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat,” tuturnya.

Pembahasan mengenai rencana penggabungan ini akan dilakukan oleh DPR melalui alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi terkait. Puan juga menyatakan kesiapan DPR untuk mendukung permintaan Presiden Prabowo terkait penambahan anggaran yang signifikan untuk mitigasi dan penanganan bencana.

“Alokasi anggaran selama itu memang bermanfaat, bagi kami tidak apa-apa,” ungkap Puan. Ia menambahkan bahwa tambahan anggaran tersebut harus membawa manfaat yang lebih baik dalam upaya mitigasi bencana dibandingkan sebelumnya. “Namun manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya,” tegas cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Sebelumnya, Puan memang telah berulang kali menekankan pentingnya mitigasi dan antisipasi kebencanaan yang terpadu, mengingat posisi Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) menjadikannya rawan terhadap berbagai jenis bencana. Ia selalu menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta agar anggaran untuk mitigasi dan penanganan bencana ditambah secara signifikan. “Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin. Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” ungkap Prabowo dalam rapat penanganan bencana, Senin (7/9).

Permintaan ini muncul seiring dengan penurunan signifikan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tahun 2026. Dalam Rancangan APBN 2026, anggaran BNPB tercatat sebesar Rp 491 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan APBN 2025 yang mencapai Rp 2,01 triliun.