Jurnal Indonesia — JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keraguan terhadap akurasi penetapan kelompok kesejahteraan atau desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Keraguan ini timbul menyusul banyaknya laporan dari masyarakat yang menilai data desil tidak sesuai dengan kondisi riil mereka.

Purbaya mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap akurasi data tersebut. Rencananya, pengujian sampel DTSEN akan dilakukan setelah proses pemutakhiran data selesai. Menurutnya, ketepatan data desil sangat krusial karena menjadi salah satu dasar penentuan penerima berbagai program bantuan pemerintah.

Menteri Purbaya mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab ketidaksesuaian penetapan desil. Ia belum memeriksa metodologi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). “Kenapa datanya salah? Saya enggak tahu. Saya belum pernah cek dengan BPS gimana metodologinya, itu urusan mereka, mereka lebih ahli harusnya kan,” ujar Purbaya saat ditemui di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).

Ia juga mempertanyakan alasan data desil sudah diunggah ke publik sebelum proses survei dan pemutakhiran data tahun 2026 rampung. Purbaya berpendapat bahwa data tersebut idealnya diuji terlebih dahulu sebelum dijadikan acuan. “Nah itu saya bingung kenapa sudah di-upload. Harusnya dites dulu, tapi saya enggak tahu nanti coba saya tanya dengan dia,” tuturnya.

Purbaya menegaskan pentingnya memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar akurat untuk menghindari kesalahan dalam penyaluran program. “Nanti kalau salah saya digebukin sama Anda-anda,” katanya.

Salah satu poin yang menjadi sorotan Purbaya adalah perbedaan status desil yang dianggap janggal. Ia mencontohkan kasus anaknya yang tercatat berada di desil 7, sementara ada informasi bahwa seorang tukang becak justru masuk dalam desil 10, yang seharusnya merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. “Apalagi katanya anak saya desil 7, yang Tukang Becak ada desil 10. Kan enggak bener itu. Nanti saya cek lagi,” ungkapnya.

Menurut Purbaya, berbagai laporan dan keluhan masyarakat terkait data DTSEN harus mendapat perhatian serius. Pemerintah tidak boleh mengabaikan masukan yang muncul mengenai penetapan desil. “Jadi kita enggak akan tutup mata terhadap komplain dari masyarakat,” tegasnya.

Untuk memverifikasi ketepatan DTSEN, Purbaya berencana menguji beberapa ratus sampel data setelah proses pemutakhiran selesai. Sampel tersebut akan dicocokkan dengan kondisi masyarakat di lapangan untuk melihat kesesuaian penetapan desil. “Ini kan belum final. Setelah final baru kita tes nanti, saya akan tes sample-sample aja berapa ratus. Pas apa enggak, kalau udah pas ya udah berarti udah betul,” jelasnya.

Jika hasil pengujian menunjukkan banyaknya data yang tidak akurat, Purbaya akan meminta BPS untuk melakukan perbaikan. “Tapi kalau dari berapa ratus yang saya tes banyak yang meleset, saya akan diskusi lagi dengan BPS gimana cara memperbaikinya,” pungkas Purbaya.