Jurnal Indonesia — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 46.117 rumah di tujuh kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah terverifikasi mengalami kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Pendataan awal menunjukkan 102.384 unit rumah dilaporkan rusak di Nagekeo, Ende, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, dan Sikka.

Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan, dari jumlah tersebut, 46.117 unit telah diverifikasi mencakup kategori rusak berat, sedang, dan ringan. “Kami verifikasi hasilnya dari 102.384 unit, sementara yang sudah terverifikasi ada 46.117 unit, itu termasuk rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan,” kata Suharyanto saat mengikuti rapat penanganan bencana yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara daring, Selasa (8/9/2026).

BNPB juga menemukan sejumlah rumah yang mengalami kerusakan namun tidak masuk dalam tiga kategori tersebut. Data ini akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan skema bantuan khusus. Pemerintah pusat menyiapkan bantuan sebesar Rp 15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp 30 juta untuk rusak sedang. Untuk rumah rusak berat, pemerintah akan membangun kembali melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BNPB.

Rumah warga yang masuk kategori rusak berat akan mendapatkan hunian sementara (huntara) atau dana tunggu hunian (DTH). BNPB telah memulai pembangunan huntara menggunakan dua model, yakni berbahan GRC dan konsep kearifan lokal. “Tentu saja ini untuk masyarakat yang rumahnya rusak berat,” ucap Suharyanto.

Pembangunan rumah baru bagi warga yang rumahnya rusak berat akan dilakukan melalui dua skema. Kementerian PKP menangani skema relokasi terpadu dengan membangun rumah tipe 36, sementara BNPB menangani pembangunan melalui skema in-situ atau relokasi mandiri.

Suharyanto menjelaskan, penanganan tanggap darurat oleh BNPB bersama berbagai unsur terkait berjalan lancar. Seiring kondisi yang mulai stabil dan aktivitas masyarakat berangsur pulih, pemerintah pusat dan daerah kini mulai menyiapkan transisi dari fase tanggap darurat menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.