Jurnal Indonesia — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menyiapkan jaringan dan infrastruktur perbankannya untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat Indonesia. Arahan ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Presiden meminta agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan, dan sejumlah bank, termasuk BRI, diminta untuk mempersiapkan hal tersebut. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, mengaku siap berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengimplementasikan kebijakan perluasan kepemilikan rekening.

“BRI menyambut baik dan siap mendukung arahan Bapak Presiden untuk semakin memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia. Bagi kami, ini bukan semata-mata tentang membuka rekening, tetapi bagaimana memastikan semakin banyak masyarakat dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal serta memperoleh akses terhadap layanan keuangan,” jelas Hery dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2026).

Hery menambahkan bahwa perluasan kepemilikan rekening dapat menjadi fondasi untuk memperkuat inklusi keuangan sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran berbagai program pemerintah. Masyarakat yang terhubung dengan sistem perbankan akan lebih mudah menerima layanan dan program pemerintah melalui kanal formal.

Pemerintah juga sedang mempersiapkan pemanfaatan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia, termasuk dalam ekosistem sistem pembayaran. Penggunaan QRIS menjadi salah satu bagian dari penguatan ekosistem transaksi digital tersebut.

Dari sisi infrastruktur, BRI memiliki basis nasabah dan jaringan yang cukup besar. Hingga akhir kuartal II-2026, BRI tercatat memiliki 131 juta nasabah individual. Jangkauan ini ditopang oleh 7.377 unit jaringan kantor, 637.000 e-channel, serta 1,13 juta BRILink Agen yang tersebar hingga lebih dari 60.000 desa. Dari sisi digital, super app BRImo telah digunakan oleh 49,7 juta pengguna hingga kuartal II-2026.

Hery menjelaskan bahwa kombinasi jaringan fisik, agen, dan kanal digital tersebut menjadi modal BRI untuk menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap kantor bank dan layanan keuangan formal. “BRI memiliki pengalaman panjang dalam melayani masyarakat hingga ke segmen ultramikro dan wilayah pelosok. Infrastruktur yang kami miliki, mulai dari jaringan kantor, e-channel, BRILink Agen hingga BRImo, akan terus kami optimalkan sehingga layanan perbankan semakin dekat, mudah, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Hery.

Berdasarkan data pemerintah, tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini telah mencapai 93,62%, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di level 69,57%. Hery menilai perluasan kepemilikan rekening perlu berjalan beriringan dengan peningkatan literasi. Masyarakat perlu memahami manfaat dan cara menggunakan layanan keuangan secara aman, tidak hanya sekadar memiliki rekening.

Rekening perbankan dapat menjadi pintu masuk masyarakat ke berbagai layanan, mulai dari transaksi dan pembayaran, menabung, menerima program pemerintah, hingga memperoleh akses pembiayaan sesuai kebutuhan. Bagi pelaku usaha mikro dan UMKM, penggunaan rekening juga dapat menciptakan rekam jejak transaksi yang berpotensi mendukung akses terhadap layanan keuangan lebih lanjut. Integrasi dengan sistem pembayaran digital seperti QRIS juga dapat memperluas keterhubungan pelaku usaha dengan ekosistem ekonomi digital.

“BRI memandang arahan Presiden ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap rekening dan aktif menggunakannya, kita bukan hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga membuka akses yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi formal dan berbagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan,” tandas Hery.