Jurnal Indonesia — JAKARTA – Rencana pemerintah untuk mendigitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui pembukaan rekening mendapat dukungan dari legislator. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyatakan dukungannya namun menekankan pentingnya transformasi ini agar tetap mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Selly mengingatkan bahwa sistem digitalisasi yang baik harus dibarengi dengan pengawasan yang kuat. “Apa artinya kalo sistem baik tapi pengawasan lemah. Karena itu, dalam penyebaran perlu pengawasan yang kuat termasuk layanan pengaduan agar kelompok rentan tidak disulitkan dengan hal-hal non teknis,” kata Selly kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).

Ia menilai pembukaan rekening tidak cukup hanya mengandalkan aspek administratif dan teknologi. Menurutnya, perlu dipastikan penerima manfaat mendapat pendampingan yang memadai sejak proses identifikasi, pembukaan rekening, hingga penggunaan dan pencairan bantuan. “Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme yang melindungi penerima manfaat sejak proses identifikasi, pembukaan rekening, hingga penggunaan dan pencairan bantuan,” jelasnya.

Selly berpendapat bahwa tidak semua penerima bansos memiliki tingkat literasi digital dan keuangan yang sama. Kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses keuangan, serta kelompok rentan lainnya berpotensi mengalami kesulitan jika seluruh proses dilakukan secara digital tanpa bantuan yang memadai. “Kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses layanan keuangan, serta kelompok rentan lainnya berpotensi mengalami kesulitan apabila seluruh proses dilakukan secara digital tanpa bantuan yang memadai,” ujarnya.

Selain itu, Selly meminta proses verifikasi penerima dilakukan secara akurat dan transparan. Integrasi data perlu disertai mekanisme pemutakhiran dan koreksi untuk mencegah kesalahan data maupun terlewatnya masyarakat dari program. “Masyarakat juga perlu diberi informasi yang jelas mengenai alasan mereka memperoleh rekening, status kepesertaan bansos, serta prosedur apabila terdapat kesalahan data,” tambahnya.

Untuk memastikan akses bagi semua, Selly mengusulkan adanya kanal pengaduan yang mudah diakses, baik melalui jalur digital maupun non-digital. Hal ini penting agar masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi tetap dapat menyampaikan pengaduan. “Pemerintah dan lembaga keuangan harus memastikan data penerima manfaat digunakan secara terbatas untuk tujuan yang sah, terlindungi dari penyalahgunaan, serta tidak menimbulkan risiko pembukaan produk atau layanan keuangan yang tidak dipahami dan tidak dibutuhkan oleh penerima,” paparnya.

Selly menegaskan, pemerintah perlu memastikan setiap pembukaan rekening bansos secara otomatis diikuti mekanisme pendampingan, verifikasi penerima, perlindungan data, serta kanal pengaduan yang mudah diakses dan efektif, terutama bagi kelompok rentan. “Pemerintah perlu memastikan bahwa transformasi digital dalam penyaluran bansos tetap berorientasi pada manusia. Teknologi harus mempermudah masyarakat memperoleh haknya, bukan menjadi syarat tambahan yang berpotensi mengecualikan mereka,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar masyarakat memiliki rekening di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) untuk penyaluran bansos. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa rekening ini ditujukan bagi masyarakat di atas usia 18 tahun yang belum memiliki rekening bank, guna mempercepat dan menepatkan sasaran penyaluran bansos. “Itu supaya nanti setiap bantuan itu betul-betul cepat dan tepat sasaran. Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu kelihatannya,” ujar Purbaya.

Proses pembukaan rekening ini akan melibatkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Purbaya juga menyebutkan adanya kemungkinan bahwa setiap pembuatan KTP akan otomatis diikuti dengan pembuatan rekening. “Ada juga kemungkinan, ini sudah selesai sih diskusi kita? Dalam diskusi ya, ada kemungkinan juga nanti setiap orang yang bikin KTP langsung otomatis dibuatkan rekeningnya,” terangnya.